Pemprov Jatim Catat Transaksi Misi Dagang Rp48,7 Miliar di Malaysia
Red: Muhammad Fakhruddin
Pemprov Jatim Catat Transaksi Misi Dagang Rp48,7 Miliar di Malaysia (ilustrasi). | Foto: Republika/Adhi Wicaksono
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat transaksi Rp48,68 miliar dari misi dagang dan investasi di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, transaksi berlangsung mulai pukul 10.00 - 18.00 waktu setempat. "Kami berharap setelah misi dagang ini bisa terus berkolaborasi dan menjajaki berbagai komoditas unggulan dari Jatim dan Malaysia khususnya Kuala Lumpur," kata Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Senin malam (19/12/2022).
Menurut dia, misi dagang di Malaysia memiliki nilai yang sangat strategis salah satunya nilai ekspor nonmigas Jatim ke negeri Jiran mencapai 1.599,43 juta dolar AS. Angka tersebut naik 25,40 persen dibanding periode sama sebelumnya.
Sementara itu, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim untuk nasional mencapai 14,36 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas hingga triwulan ketiga mencapai 6,13 persen.
Khofifah menyatakan sektor industri, perdagangan dan pertanian Jatim turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami mengapresiasi antusiasme peserta misi dagang. Tercatat ada 100 pengusaha yang menghadiri kegiatan misi dagang. Sebanyak 62 di antaranya merupakan pebisnis Malaysia," ujar dia.
Minat pengusaha Malaysia terhadap kegiatan misi dagang terbilang cukup tinggi. Bahkan, ada pengusaha pusat perbelanjaan dan mall yang berkeinginan satu blok miliknya diisi produk asal Jatim. Ada tindak lanjut berupa peninjauan market visit ke lokasi tersebut.
Keseluruhan transaksi misi dagang di Malaysia tercatat berasal dari sejumlah komoditi utama seperti rempah-rempah, garmen, kopi, kerupuk, sambel olahan, popcorn, mie kering dan multiproduk. Permintaan yang cukup banyak salah satunya yakni Batik Gedog Tuban.
Khofifah memastikan upaya untuk mendorong perdagangan luar negeri akan senantiasa digencarkan. Meski perdagangan dalam negeri seperti ekspor antar provinsi juga harus tetap diperhatikan.
"Ke depan sudah ada permintaan dari Duta Besar RI di Jepang. Saat ini Pemprov Jatim sedang melakukan kordinasi teknis potensi pengembangan di negara tersebut. Selain itu juga ada permintaan dari Tiongkok," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
