REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor melakukan upaya percepatan Open Defecation Free (ODF), yang berarti bebas buang air besar sembarangan atau setop buang air besar sembarangan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng sektor usaha.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan, dalam membangun kolaborasi pentahelix percepatan ODF, ada lima poin yang terlibat. Pertama ialah keberadaan pemerintah bersama dinas, BUMD dan lintas instansi, selanjutnya pengusaha atau sektor usaha, kemudian perguruan tinggi dan akademisi riset dan sebagainya, serta Pers dan keterlibatan masyarakat luar dari berbagai kalangan dan organisasi.
“Ke depan misi yang akan dicapai Kota Bogor harus menjadi kota cerdas, kota yang sehat dan kota sejahtera. Ini tiga kunci ini harus diwujudkan dalam kolaborasi,” kata Syarifah, Senin (19/12/2022).
Terobosan percepatan ODF ini dilakukan dengan sangat serius oleh Pemkot Bogor. Sebab, lanjut Syarifah, rendahnya sanitasi di suatu wilayah akan berada lurus dengan kasus stunting. Dimana wilayah yang memiliki sanitasi rendah juga menjadi kantong-kantong dari stunting.
“Mudah-mudahan bapak ibu (pengusaha) bisa terketuk untuk ikut menyelesaikan bersama kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ODF ini. Kita harapkan bersama-sama karena di perusahaan itu ada CSR, ada tanggung jawab sosial lingkungan. Kami harap bisa menggunakan jatah itu untuk menangani ODF,” katanya.
Pada diskusi ini para pengusaha, aparatur wilayah mendapat penjelasan tentang apa itu ODF, kemudian bagaimana pelaksanaan dan programnya di Jawa Barat serta cerita kisah sukses Kabupaten Sukabumi berhasil mendapat 100 persen ODF.
Mendengar penjelasan tersebut para pengusaha dari berbagai organisasi serta dari berbagai perusahaan di bidang industri otomotif, masakan, transportasi online dan sebagainya menyambut positif dan bersedia ikut dalam percepatan ODF dengan adanya pembicaraan lebih lanjut ke depan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, mengatakan, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor berada di urutan kelima berada di atas rata rata Jawa Barat dan nasional. Namun dalam capaian ODF, Kota Bogor berada di urutan ke 27 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada triwulan kedua.
Melihat capaian itu, kata Rudy, Kota Bogor pun terus bergerak dalam upaya percepatan ODF dan berhasil mendeklarasikan dua kelurahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan.
“Salah satu upayanya adalah sinergi dan kolaborasi, sinergi di internal pemerintah dan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dan di luar pemerintah. Data ini menunjukan bahwa Bogor harus melakukan lompatan-lompatan besar agar ODF di Kota Bogor bisa ditangani,” katanya.
Dalam percepatan ODF, lanjut Rudy, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor meluncurkan tagline rereongan akses sanitasi jamban keluarga. Dia berharap, dengan adanya kegiatan ini semua bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan ODF Kota Bogor 2023-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika