REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk berkomitmen terus meningkatkan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar bisa naik kelas. Salah satunya melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster ke berbagai sektor usaha.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan sebagai salah satu bank penyalur KUR, BSI komitmen memacu perluasan penyaluran KUR di Tanah Air guna meningkatkan akses permodalan bagi sektor UMKM. Hal ini ditujukan agar pelaku UMKM nasional bisa bersaing dan naik kelas.
"Penyaluran KUR Klaster untuk semua sektor dilakukan, termasuk mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM, agar bisa berdaya dari hulu ke hilir sesuai arahan dari Bapak Presiden," kata Hery, Selasa (20/12).
Dalam penyaluran KUR Klaster, BSI menargetkan nasabah UMKM yang tergabung dalam ekosistem lembaga masyarakat, kelompok binaan, atau kelompok sosial. Kelompok baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan usaha skala mikro dan visi berkelanjutan.
Saat ini sebanyak 39,4 juta UMKM telah memanfaatkan model KUR tersebut. Potensi dari syariah misal klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren.
Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp 12,2 triliun atau telah mencapai 97,2 persen dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI. Selain dukungan permodalan, BSI juga memberikan pendampingan pengembangan usaha melalui pelatihan, perizinan, pemasaran hingga literasi keuangan syariah.
"BSI siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 112 ribu orang dapat teredukasi dengan adanya sinergi ini," kata Hery.
Selain itu BSI akan kolaborasi menjalankan kurasi dan identifikasi kepada UMKM yang layak naik kelas, yakni dari mulai proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah. Langkah yang dilakukan perseroan ini, lanjut Hery, juga sejalan dengan pesan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan.
Untuk BSI sendiri, program ini akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki KUR terbanyak di tujuh Wilayah di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini BSI terus mendorong nasabah KUR Syariah agar naik kelas.
"Sehingga dari sisi akses permodalan nantinya dapat ditingkatkan dan kapasitas pengembangan usahanya dapat meluas," katanya.
Baru-baru ini, BSI bersama BSI Maslahat memperkuat kapasitas pelaku usaha pada klaster budidaya Nilam di Aceh. Selain mendorong pelaku UMKM bisa naik kelas, pengembangan klaster Nilam ini juga diharapkan mengangkat komoditas unggulan Indonesia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui program pemberdayaan.
Dukungan BSI agar UMKM naik kelas juga terus dilakukan dengan mendorong digitalisasi UMKM serta mencapai target realisasi penyaluran pembiayaan usaha. Di antaranya dengan pengembangan platform per trade area, mengoptimalkan peran agregator dan reseller, perluasan pasar serta peningkatan SDM.
Selain itu, terdapat juga bantuan dana untuk UMKM dengan payung PEN melalui program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), subsidi KUR, Modal koperasi melalui LPDB serta sinergi dengan berbagai kementerian dan BUMN yang memiliki UMKM binaan dengan kualitas baik.
BSI juga telah meluncurkan aplikasi SALAM DIGITAL yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM, dimana aplikasi ini bisa diakses oleh pelaku UMKM yang tidak sempat mengunjungi Kantor BSI karena waktunya terbatas. Melalui aplikasi ini, pelaku UMKM bisa mengajukan pembiayaan secara online dan memilih lokasi kantor BSI terdekat.
BSI juga mendirikan UMKM Centre di beberapa kota serta aktif memberikan pendampingan atau coaching wirausaha bersama para mentor usaha yang sudah mapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika