REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin, membantah harta kekayaan miliknya mencapai Rp 24,5 miliar. Kabar kekayaan Arifin itu, berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2021.

“Ada kesalahan dalam pengisian data, nanti diperbaiki,” kata Arifin kepada awak media di Balai Kota, Selasa (20/12).

Dia mengatakan, kesalahan itu ada pada laporan dari pihak Pemprov DKI sendiri yang memiliki kelebihan waktu pengisian. Namun demikian, pihaknya menjanjikan perbaikan yang komprehensif.

Ditanya berapa nilai kekayaan pasti miliknya, Arifin tak menjawab. Dia mengklaim, sejauh ini ada penghitungan ulang dan dipastikan tidak sesuai seperti kabar kekayaan pada laporan awal Rp 24,5 miliar. “Yang jelas ada kesalahan ya,” katanya.

Dalam LHKPN yang ada, Arifin diketahui memiliki total kekayaan dari beberapa aset. Di antaranya, dua bidang tanah, tujuh tanah dan bangunan yang ditotal bernilai Rp 23,8 miliar. Nilai kekayaan pada LHKPN itu, menjadikan Arifin, sebagai pejabat DKI terkaya setelah Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono senilai Rp 31,98 miliar.

Jika menilik lebih jauh sesuai LHKPN di laman KPK, kekayaan Arifin jauh lebih besar dibanding para pejabat eselon dua atau satu seperti mantan Sekda DKI yang kini menjadi Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata, Marulllah Matali, sebesar Rp 4,97 miliar. Secara umum, kebanyakan kepala dinas di DKI memiliki kekayaan miliaran, meski tak jarang beberapa di antaranya ada yang ratusan juta.

Ketua FAKTA Azaz Tigor menyoroti kekayaan Kasatpol PP DKI, Arifin. Menurutnya, kekayaan yang jauh lebih besar dibanding pejabat lainnya merupakan fakta yang mencengangkan. Apalagi, kata dia, saat para pejabat DKI memiliki belasan hingga puluhan bidang tanah di DKI.

“Angka tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan tentang cara Arifin mendapatkan kekayaan,” tutur Azaz. 

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, tidak mau buka suara soal kekayaan dirinya dan para pejabat di lingkup DKI. Ihwal memberikan informasi soal keterbukaan kekayaan, dirinya meminta wartawan melimpahkan pertanyaan pada inspektorat. “Nggak tahu, tanya inspektorat,” kata Heru singkat.

Padahal, sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK Alexander Marwata saat mengunjungi Pemprov DKI, meminta adanya keterbukaan dan tata kelola keuangan para pejabat dan pemerintahan. Latar belakang itu, kata Alex, karena dirinya heran akan para pejabat DKI yang memiliki kekayaan besar.

“Kami ingin ajak bapak dan ibu untuk samakan persepsi. Kadang saya merasa prihatin saat ada kepala daerah atau pejabat terjerat korupsi,” kata Alex.

Dia mempertanyakan kewarasan tingkat kekayaan normal para pejabat, apalagi dengan kepemilikan lahan di DKI hingga puluhan bidang. Meskipun, diakuinya jika pejabat DKI memang kerap memiliki kekayaan lebih besar dibanding ASN Kementerian.

“Waras ga sih kita ini, kan gitu. Buat apa punya banyak bidang tanah? Ini yang buat harga tanah mahal sekali. Karena dikuasai individu tertentu,” ujar dia.

Dihimpun secara lengkap, berikut adalah daftar kekayaan pejabat di DKI:

1. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Rp 31,98 miliar.

2. Pj Sekda Uus Kuswanto Rp 4,7 miliar

Inspektorat Syaefulloh Hidayat Rp 6,7 miliar.

3. Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali Rp 4,9 miliar

4. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma Rp 2,791 miliar.

5. Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin Rp 1,37 miliar.

6. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar Rp4,9 miliar.

7. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim Rp 2,63 miliar.

8. Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko Rp 9,95 miliar.

9. Bupati Kep Seribu Junaedi Rp 5,4 miliar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania Rp 1,3 miliar.

10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata Rp 14,9 miliar

11. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Reza Pahlevi Rp 1,9 miliar.

12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati Rp 3,89 miliar.

13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Taufan Bakri Rp 6,6 miliar.

14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maria Qibtya Rp 4,4 miliar.

15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mochamad Miftahulloh Tamary Rp 2,7 miliar.

16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji Rp 11,1 miliar.

17. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Indra Patrianto Rp 2,5 miliar

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana Rp 1,7 miliar.

18. Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti Rp 5,575 miliar.

19. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho Rp 16,22 miliar.

20. Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal Rp 16,1 miliar.

21. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto Rp 6 miliar.

22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko Rp 6 miliar.

23. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan Rp 4,6 miliar.

24. Kepala Dinas Sosial Premi Lasari Rp7,1 miliar.

25. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah Rp15,5 miliar.

26. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati Rp 5,3 miliar.

27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati Rp 1,9 miliar.

28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto Rp 683 juta.

29. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin Rp 1 miliar.

30. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo Rp 6,5 miliar.

31. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto Rp 1,34 miliar.

32. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo Rp 19 miliar.

33. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra Rp 2,5 miliar.

34. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus Rp 934 juta.

35. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata Rp 7,6 miliar.

36. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi Rp 3,5 miliar.

37. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri Rp 4,4 miliar.

37. Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana Rp 5,3 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika