REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta langkah tegas berupa penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ma'ruf meminta langkah tegas itu lantaran masih berlanjutnya aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua.
Pernyataan ini disampaikan Wapres saat rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (20/12).
"Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.
Ma'ruf, kata Masduki, menyebut KKB sebagai sekelompok kecil yang sengaja berbuat onar dan menganggu keamanan di Papua. "Mereka ini kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror penembakan, pembunuhan dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan,” katanya.
Karena itu, kata Masduki, Wapres meminta kehadiran negara untuk menjamin keamanan warga Papua. Sehingga, masyarakat Papua dapat bekerja dan menjalani kehidupannya tanpa dibayangi rasa takut terhadap aksi kelompok KKB. "Supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," katanya.
Namun demikian, Wapres menjelaskan Pemerintah tetap memberlakukan pendekatan humanis atau kemanusiaan dalam membangun kesejahteraan di Papua. Menurutnya, pendekatan humanis dipadukan dengan pendekatan keamanan akan membuat program pembangunan kesejahteraan Papua dapat segera terwujud.
"Supaya ada langkah-langkah konkrit untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil untuk membangun kesejahteraan di Papua,” katanya.
“Jadi ada langkah-langkah konkrit untuk kesejahteraan Papua itu seperti apa, dan adanya Kementerian dan Lembaga itu supaya segera untuk membangun kesejahteraan di Papua, itu permintaan dari Wapres,” kata Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika