REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pengamat Politik Papua dari Universitas Cenderawasih Diego Romario de Fretes berharap pembangunan pada provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak merusak ekosistem hutan. Sebab, sebagian masyarakat di Bumi Cenderawasih masih mengantungkan hidupnya pada alam.

Empat provinsi baru, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. "Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi bersama pemilik hak ulayat sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya, Selasa (20/12/2022).

Menurut Diego, antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dalam mendukung percepatan di Papua bisa dikatakan beragam atau bervariasi di setiap daerah, tetapi secara keseluruhan grafiknya kini meningkat. "Memang ada beberapa momen yang menjadi indikasi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, misalnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam PON Papua kemarin kemudian dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menyambut DOB," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan, terlihat pada lahan hibah untuk pembangunan infrastruktur mulai dari fasilitas kesehatan, dan pendidikan dengan menggunakan unsur deliberatif dalam perencanaan pembangunan yang kini juga sudah mulai terlihat. "Peran pemerintah sangat penting dalam percepatan pembangunan di Papua serta juga harus didukung oleh beberapa regulasi untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.

Menurut Diego, untuk itu pemerintah harus mulai merangkul aktor-aktor informal seperti masyarakat adat, kepala adat, dan kepala suku sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan secara bersama-sama dan yang terakhir selalu mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan. "Kami juga berharap kepada masyarakat agar menjadikan pemerintah sebagai mitra pembangunan dengan begitu fungsi pengawasan partisipatif dalam membangun akan terwujud," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika