REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon pada Selasa (20/12/2022) mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) melakukan operasi kedua mereka melawan militan ISIS di Suriah selama seminggu terakhir. Dalam operasi tersebut, pasukan AS menangkap enam anggota ISIS, termasuk seorang pejabat senior.

Menurut pernyataan dari Komando Pusat AS (CENTCOM) tiga serangan helikopter dilakukan di Suriah timur selama 48 jam terakhir. Enam agen ISIS, termasuk seorang pejabat senior yang terlibat dalam perencanaan dan memfasilitasi serangan ISIS di Suriah telah ditahan.

Tidak ada tentara AS yang terluka dan tidak ada warga sipil yang tewas atau terluka.

Operasi kedua ini terjadi setelah serangan 11 Desember oleh helikopter AS terhadap pejabat ISIS. Operasi pertama itu menewaskan dua anggota ISIS. CENTCOM mengatakan pemusnahan mereka akan mengganggu kemampuan kelompok teroris tersebut untuk merencanakan dan melakukan serangan di Timur Tengah.

"Operasi pada pekan ini dilakukan dalam koordinasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang menegaskan kembali komitmen CENTCOM untuk wilayah tersebut," kata Komandan CENTCOM Jenderal Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan, dilaporkan Al Arabiya, Selasa (20/12/2022).

Patroli bersama antara pasukan AS dan SDF untuk sementara dihentikan dalam beberapa pekan terakhir setelah serangan udara Turki membahayakan pasukan Amerika.  Namun pekan lalu, Pentagon mengumumkan bahwa patroli gabungan anti-ISIS telah dilanjutkan pada 9 Desember.

Para pejabat AS memperingatkan Turki agar tidak semakin membahayakan pasukan AS dan mitra SDF yang dituduh Turki sebagai teroris.  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan melancarkan operasi darat di dalam wilayah Suriah untuk memerangi pejuang Kurdi.

“Penangkapan para agen ISIS ini akan mengganggu kemampuan organisasi teroris untuk merencanakan dan melakukan serangan yang membuat situasi tidak stabil,” kata Kurilla.

Pada Oktober, pasukan AS melakukan dua serangan terhadap sasaran ISIS. Serangan ini menewaskan tiga pejabat senior. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika