REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Turki melakukan operasi lintas batas melawan teroris dengan menggunakan haknya untuk membela diri di bawah piagam PBB yang relevan, kata menteri pertahanan negara itu Hulusi Akar.
"Organisasi teroris YPG/PKK menargetkan perdamaian dan keamanan Turki. Untuk melindungi negara dan perbatasan kami, kami menggunakan hak kami untuk membela diri yang timbul dari Pasal 51 Piagam PBB. Dengan demikian, mustahil untuk mendapatkan izin dari siapa pun," kata Akar kepada harian Italia Il Messaggero.
Turki mengharapkan sekutu memutuskan semua hubungan dengan organisasi teroris dan menunjukkan solidaritas dan kerja sama yang tulus dengan Ankara dalam perang melawan terorisme, kata dia.
“Diakui sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat (AS), PKK beroperasi dengan nama berbeda untuk menyesatkan komunitas internasional. Poin utamanya adalah bahwa PKK dan cabangnya di Suriah, YPG, adalah organisasi yang satu dan sama," ujar menhan Turki.
Negara itu telah lama mengkritik dukungan AS kepada teroris PKK dan cabangnya di Suriah, yang dikenal sebagai YPG.
Sementara Washington mengklaim mereka memerangi teroris Daesh/ISIS dengan bantuan sekutu mereka YPG/PKK, di sisi lain Ankara mengatakan penggunaan satu kelompok teroris untuk melawan yang lain tidak masuk akal.
Dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK – terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.
Akar mengatakan Turki adalah satu-satunya negara yang memerangi Daesh/ISIS di lapangan. Turki juga menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan Daesh/ISIS sebagai organisasi teroris pada 2013.
"Kami mendeportasi 9.500 teroris asing dari Turki dan mencegah lebih dari 100.000 memasuki negara kami," tekan akar.
'Diplomasi aktif' dalam perang Rusia-Ukraina
Beralih ke perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, Akar mengatakan Turki telah melakukan "diplomasi aktif" sejak dimulainya perang pada bulan Februari.
“Secara khusus, kami fokus pada gencatan senjata yang mendesak, serta kemanusiaan, dan solusi diplomatik. Tujuan kami adalah untuk melanjutkan ‘Proses Istanbul’, di mana kedua belah pihak bertemu untuk pertama kalinya setelah dimulainya konflik, " tambah dia.
Turki sepenuhnya mendukung kedaulatan, integritas teritorial, dan kesatuan politik Ukraina, tegas menteri Turki itu.
Juli ini, Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani kesepakatan di Istanbul untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, yang dihentikan sementara setelah perang.
Pusat Koordinasi Bersama dengan pejabat dari tiga negara dan PBB didirikan di Istanbul untuk mengawasi pengiriman itu.
Turki, yang dipuji secara internasional karena peran mediatornya yang unik antara Ukraina dan Rusia, telah berulang kali meminta Kiev dan Moskow untuk mengakhiri perang melalui negosiasi.
Kerja sama pertahanan Turki-Italia
Tentang kebangkitan Turki baru-baru ini dalam industri pertahanan, Akar mengatakan, "Tidak diragukan lagi, memiliki kemampuan pertahanan nasional yang maju juga meningkatkan kekuatan NATO. Jelas bahwa semakin kuat pasukan kita sebagai sekutu, semakin kuat NATO secara kolektif."
Itulah sebabnya, kata dia, Turki sangat mementingkan kerja sama dalam teknologi pertahanan dan pengembangan produk dengan sekutunya, termasuk Italia.
“Namun, sayangnya, kami dihadapkan pada pembatasan tidak adil yang diberlakukan oleh beberapa sekutu kami pada kerja sama industri pertahanan, yang berdampak negatif tidak hanya pada Turki tetapi juga aliansi. Kami berharap semua pembatasan ini dicabut,” ucap Akar.
Mengenai hubungan dengan Italia, Akar mengatakan kerja sama bilateral berkembang dari hari ke hari hampir di segala bidang seperti pertahanan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami pasti ingin mempercepat proyek sistem pertahanan udara SAMP-T. Selain itu, produk industri pertahanan Turki yang teruji di lapangan menawarkan peluang baru untuk kerja sama bilateral,” tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika