"PPKM dicabut sudah lama diusulkan sejak beberapa bulan ya. Sudah lama PPKM tidak diterapkan, kasus naik tidak apa-apa, asal tidak diikuti kenaikan keparahan angka perawatan di rumah sakit," kata Pandu saat dikonfirmasi, Rabu (21/12/2022).

Berbeda dengan Pandu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, alangkah baiknya pemerintah menunda pencabutan PPKM hingga tahun 2023. Karena, pemerintah harus melihat apakah Indonesia berhasil melewati periode libur Natal dan Tahun Baru 2023 tanpa harus kembali mencatat tren kenaikan kasus Covid-19 akibat adanya peningkatan mobilitas masyarakat.

"Saya kira kita harus tunggu sampai situasi awal tahun, Januari 2023 nanti. Kita lihat dulu apakah situasi nanti terkendali atau tidak usai Nataru," terang Dicky kepada Republika.co.id.

Terlebih, penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang dijalankan oleh pemerintah hingga kini masih terbilang lemah. Padahal,3T adalah salah satu aspek penting dalam langkah pengendalian kasus Covid-19.

Namun, Dicky dan Pandu sepakat, pemerintah harus mengejar untuk percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Pasalnya, selama ini cakupan booster masih stagnan.

"Yang perlu dikejar bukan pilihan jenis vaksinasinya, karena apapun jenis vaksinnya efek peningkatan imunitasnya tidak berbeda. Perlu kebijakan yang pas dengan kebutuhan yang mendesak," kata Pandu.

Adapun, vaksin Covid-19 telah menjadi salah satu syarat awal bagi Indonesia untuk akhirnya dapat keluar dari status pandemi Covid-19. Rendahnya cakupan vaksinasi yang dicapai Indonesia justru akan membuat negara ini berkontribusi terhadap perlambatan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kalau belum disiapkan modal proteksi, kemudian dicabut PPKM-nya, ini akan membuat banyak pengabaian. Akhirnya membuat kita berkontribusi lagi dalam kemunduran dari akhir status pandemi," tutur Dicky.