REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Saat memberikan sambutan di HUT Hanura, Jokowi menegaskan, seleksi peserta pemilu menjadi wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia pun mengaku, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur ataupun mengintervensi proses seleksi yang dilakukan KPU itu. “Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan, tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu karena KPU merupakan lembaga independen. Sehingga KPU tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
“Saya itu ga ngerti apa-apa masalah ini. Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi ga bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas dia.
Ia pun kemudian khawatir jika ada partai yang gagal membentuk koalisi dan nantinya Istana kembali dituding ikut campur. Padahal, ucapnya, dirinya maupun pihak Istana tak mengurusi soal koalisi antarpartai.
“Padahal kita itu ga ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu, tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” ujar Jokowi.
Selain itu, ia juga khawatir kembali dituding melakukan intervensi jika ada tokoh yang tak bisa mendapatkan kendaraan partai untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilpres.
“Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya,” kata dia.
Karena itu, Jokowi pun meminta, agar seluruh pihak bersama-sama berpikir dengan akal sehat sebelum melontarkan tudingan-tudingannya kepada Istana maupun dirinya. Ia mengatakan, seluruh pejabat yang duduk di Istana sering kali mendapatkan tudingan dan gampang dicurigai mengintervensi sesuatu hal terkait pemilu.
“Jadi memang repot kita yang duduk di Istana ini, kelihatan ga ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke Istana. Tanya aja ke menteri Mensesneg. Kadang-kadang saya tanya, pak kok ini ada seperti ini. Beliau ya ga saya ya ga tau, saya tanya ke beliau, beliau juga ga tau,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
“Partai Ummat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, mungkin ya karena itu maka telah di single out, menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan. Partai Ummat tetap akan mengupayakan jalan-jalan yang masih bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu,” ujar Amien.
Amien pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena masalah ini. KPU beralasan Partai Ummat tak memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan NTT.
Amien sendiri menilai, KPU daerah di dua provinsi tersebut telah menyulitkan partainya selama proses verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 23 November 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika