Kamis 22 Dec 2022 10:55 WIB

Para Elite Diminta Hindari Kegaduhan di Tahun Politik

Tahun politik 2024 perlu diantisipasi dengan keteduhan

Ilustrasi tahun politik 2024. Tahun politik 2024 perlu diantisipasi dengan keteduhan
Foto: republika/mardiah
Ilustrasi tahun politik 2024. Tahun politik 2024 perlu diantisipasi dengan keteduhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—  Tahun politik di ambang pintu harus disambut dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Jangan sampai terjadi komunikasi politik populis ataupun politik identitas sebagaimana dua pemilu sebelumnya.

Baca Juga

“Kegaduhan yang ditimbulkan elite politik, menjadikan masalah kebangsaan berlarut-larut. Padahal, Indonesia bukanlah negara yang kebal terhadap krisis yang sedang dihadapi dunia,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia KH Chriswanto Santoso, dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).  

Menurutnya, kabar-kabar yang lalu-lalang di media sosial dan pernyataan-pernyataan para elite politik di media massa, membuat masyarakat turut riuh di ruang publik. 

Dia menyebutkan, isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode atau mempertentangkan anggaran IKN dengan pemilu, isu-isu agama versus nasionalisme, membuat kehidupan masyarakat tidak tenang. “Apalagi ada yang menggoreng isu-isu itu, agar menjadi trending topic,” ujar dia.  

Dia menilai, fenomena tersebut menjadi kontraproduktif di tengah-tengah masyarakat.  

“Pengalaman dua pemilu lalu, sampai ada kerabat yang tidak saling tegur sapa. Dalam skala nasional bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, yang sejatinya jadi isu sensitif dan masalah laten di negeri ini,” ujar dia. 

Dia meminta agar masyarakat selalu menyaring, mengkonfirmasi dan cek ricek informasi dan berita. 

“Jadi jangan terpengaruh gosip, isu yang tidak terverifikasi, apalagi hoaks di media. Selama ini, ada sebagian masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang terpercaya. Akibatnya, mereka sulit membedakan mana informasi yang benar dan hoaks,” ujarnya.  

Sementara itu, Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPP  Lembaga Dakwah Islam Indonesia , Rully Kuswahyudi, mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi di media sosial. “Semuanya butuh filter, apakah akun itu akun resmi ataukah hanya akun abal-abal yang tidak jelas. Media sosial merupakan bagian dunia maya, yang semua orang bisa menyamar untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan negatif bahkan merusak,” ungkapnya.  

Bahkan informasi dari media massa juga bisa dipelintir, dan dijadikan lahan yang subur bagi para pemecah-belah persatuan bangsa, “Untuk itu, jangan mudah percaya. Saring informasinya, lakukan cek dan ricek atau bertanya kepada mereka yang dianggap ahli. Setelah mendapat informasi, jangan mudah membagikannya di grup-grup WA atau medsos, agar tidak membuat gaduh,” tutur Rully. 

Dia meminta para warganet, berpikir dulu saat mau menyebarkan informasi. “Pikir dulu manfaatnya apa, efeknya bagaimana, dan seberapa penting informasi itu untuk diketahui publik. Saring informasi sebelum sharing. Dengan prilaku itu, kita memiliki andil menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan keterpecahan,” tutur dia. 

Dia mengingatkan pula, tahun politik adalah tahun di mana kepentingan ekonomi dan kepentingan politik bertemu, untuk merebut hati rakyat. 

“Dalam upaya merebut hati rakyat, anggaran besar digelontorkan untuk mempengaruhi rakyat. Baik dengan edukasi politik, program yang prorakyat, sampai kampanye hitam,” ujarnya. 

Kampanye hitam menurutnya bisa ditepis dengan meredamnya. Masyarakat tidak perlu menyebarkan berita atau informasi yang kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.    

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement