Kamis 22 Dec 2022 15:07 WIB

Demokrat: Koalisi Urusan Parpol, Bukan Istana

Menurut Renanda, Jokowi tak perlu takut merasa disalahkan terkait hal tersebut.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak ingin Istana dijadikan alasan tak terbentuknya sebuah koalisi partai politik.
Foto: Infografis Republika.co.id
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak ingin Istana dijadikan alasan tak terbentuknya sebuah koalisi partai politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak ingin Istana dijadikan alasan tak terbentuknya sebuah koalisi partai politik. Menurutnya, Jokowi tak perlu takut merasa disalahkan terkait hal tersebut.

"Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres," ujar Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).

Baca Juga

Menurutnya, Jokowi dan Istana tak perlu takut disalahkan ihwal keputusan koalisi partai politik. Kecuali, adanya upaya untuk mendorong dan menjegal satu sosok tertentu untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tuduhan ini pun muncul bisa jadi dikarenakan Presiden Jokowi yang seharusnya netral dan steril dalam urusan Pemilu, malah sibuk memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju sebagai capres," ujar Renanda.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan Jokowi yang kerap melempar kode dukungan terhadap satu sosok bisa dipandang sebagai bentuk intervensi politik. Padahal, hal serupa tak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

"Istana lebih baik fokus perbaiki ekonomi saja, perbaiki nasib rakyat banyak yang susah. Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang," ujar Renanda.

"Masih ada waktu dua tahun, Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan, mungkin ekonomi kita bisa membaik. Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY," sambungnya.

Presiden Joko Widodo mengetahui sejumlah pihak yang menuduh dirinya ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu lantaran ada anggapan jika ia ikut campur dalam praktik lolos dan tidaknya sebuah partai ikut Pemilu 2024.

"Paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Hari Ulang Tahun Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi mengakui urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024 menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret Istana di balik keputusan tersebut. Dengan nada bercanda, Jokowi bahkan menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi malah juga akan menuduh Istana.

"Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, Istana, Istana. Padahal, kita itu tidak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu," kata Jokowi. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement