REPUBLIKA.CO.ID, MANILA – Filipina telah memerintahkan militernya meningkatkan kehadiran di Laut China Selatan yang dipersengketakan. Hal itu dilakukan menyusul laporan adanya pulau reklamasi baru buatan China di sekitar Kepulauan Spartly.

“Setiap perambahan di Laut Filipina Barat atau reklamasi fitur di dalamnya merupakan ancaman bagi keamanan Pulau Pagasa,” kata Departemen Pertahanan Filipina dalam keterangannya terkait perintah peningkatan kehadiran militer negara tersebut di Laut China Selatan, Kamis (22/12).

Filipina menyebut, perairan tepat di sebelah barat negaranya sebagai Laut Filipina Barat. Sedangkan Pulau Pagasa, yang terbesar kedua di Spratly, juga dikenal sebagai Pulau Thitu. Departemen Pertahanan Filipina mengatakan, pengerahan militer ke sekitar wilayah tersebut bukan hanya bertujuan memperkuat kehadiran mereka, tapi juga memantau aktivitas China.

Pemerintah China membantah laporan Bloomberg yang menyebut mereka mereklamasi tanah di sekitar Kepulauan Spartly di Laut China Selatan. “Laporan Bloomberg sama sekali tidak benar. Menahan diri dari tindakan di pulau dan terumbu karang yang saat ini tak berpenghuni dari Kepulauan Nansha adalah pemahaman umum yang serius yang dicapai oleh China dan negara-negara ASEAN dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Cina selalu dengan tegas mematuhinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam pengarahan pers, Rabu (21/12).

Mao pun merespons tentang keprihatinan yang disuarakan Filipina. Menurutnya, saat ini Beijing dan Manila menikmati momentum yang baik. “Kedua belah pihak akan terus menangani masalah maritim dengan baik lewat konsultasi yang bersahabat,” ucapnya.

Pada Selasa (20/12) lalu, Bloomberg, mengutip gambar satelit yang diperoleh dari pejabat Amerika Serikat (AS), melaporkan bahwa terdapat formasi daratan baru yang muncul di sekitar Kepulauan Spartly. Sebuah kapal China dengan eskavator hidrolik terlihat beroperasi selama bertahun-tahun di sana. “Kami sangat prihatin karena kegiatan seperti itu bertentangan dengan usaha penahanan diri DOC dan 2016 Arbitral Award,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina merespons laporan tersebut.

China diketahui telah mengabaikan putusan Permanent Court of Arbitration yang menyebut klaim historisnya atas Laut Cina Selatan tak berdasar. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Filipina juga menyatakan keprihatinan besar atas laporan yang menyebut adanya kawanan kapal Cina di Iroquois Reef dan Sabina Shoal, yang diklaim Manila sebagai wilayahnya.

"Petunjuk (Presiden Filipina Ferdinand Marcos) kepada Departemen sudah jelas; kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina," kata Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Filipina Jose Faustino.

Ikuti Whatsapp Channel Republika