Jumat 23 Dec 2022 15:21 WIB

Satgas Ingatkan Jika PPKM Diakhiri Harus Diikuti Kedisiplinan

Kebijakan PPKM pandemi berpengaruh besar dalam kendalian kasus Covid-19.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Indira Rezkisari
Warga berfoto di Anjungan Halte Bundaran HI saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (13/11/2022). Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penghapusan PPKM bila kasus Covid-19 terus melandai.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Warga berfoto di Anjungan Halte Bundaran HI saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (13/11/2022). Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan penghapusan PPKM bila kasus Covid-19 terus melandai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan perlunya kedisiplinan tinggi masyarakat jika kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi diakhiri. Ia menilai selama ini PPKM membantu menjaga dari kenaikan kasus Covid-19.

"Perubahan kebijakan tersebut memerlukan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara lebih mandiri. Yaitu agar transisi dapat berjalan dengan baik dan Covid-19 tetap terkendali di Indonesia," ujar Wiku dikutip dari siaran youtube BNPB, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga

Sebab, kata Wiku, kebijakan PPKM yang diterapkan selama pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar dalam menjaga pengendalian kasus Covid-19. Meskipun penerapan level PPKM fluktuatif mengacu kondisi kasus, tetapi selama ini berhasil membuat angka Covid-19 di Tanah Air kembali terkendali.

Karena itu, jika PPKM benar-benar berakhir, maka harus diikuti disiplin protokol kesehatan yang tinggi dari masing-masing individu. "Meskipun saat ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam situasi endemi, namun kewaspadaan masyarakat secara global di masa ini harus tetap tinggi, karena WHO masih belum mencabut status pandemi," ujarnya.

Wiku menegaskan, pemerintah juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ke depan. Terlebih, masih adanya ancaman varian baru dan peningkatan kasus di berbagai negara.

Menurutnya, penyesuaian akan tetap mementingkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans serta komunikasi publik kepada masyarakat demi menjaga kekebalan komunitas (herd immunity) tetap tinggi. "Ini menjadi hal utama yang perlu dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat. Mohon agar masyarakat tetap memaksimalkan momentum kini agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement