REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengucapkan selamat kepada Benjamin Netanyahu karena telah berhasil membentuk pemerintahan baru Israel. Blinken berharap AS bisa melanjutkan kerja sama dengan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu.
“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Netanyahu atas pengumuman pembentukan pemerintahan baru,” kata Blinken dalam konferensi pers, Kamis (22/12), dilaporkan laman Al Arabiya.
Awak media sempat menanyakan kepada Blinken apakah pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh sayap kanan yang dianggap “ekstremis” di pemerintahan Netanyahu. “AS akan terlibat dengan dan menilai mitra kami di Israel berdasarkan kebijakan yang mereka upayakan, bukan kepribadian yang kebetulan membentuk pemerintahan,” jawab Blinken.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Israel untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai yang telah lama menjadi inti dari hubungan kami dan juga mempromosikan pendekatan yang lebih luas untuk mencoba menghadirkan ukuran keamanan, peluang, kemakmuran, serta martabat yang setara bagi warga Israel dan juga warga Palestina,” kata Blinken.
Pada 8 Desember lalu, Benjamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama dua pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir 11 Desember tengah malam. "Kami berada di tengah-tengah negosiasi dan telah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan," kata Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya.
Secara hukum, presiden Israel, yang kini dijabat Isaac Herzog, dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan tiga partai ekstrem kanan, yakni Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam.
Awal bulan ini, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat, yaitu Shas. Tapi kesepakatan dengan Shas dan blok ultra-Ortodoks lainnya, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. “Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi,” tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian Shas dan United Torah Judaism.
Sebelumnya beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun pembicaraan koalisi terbukti rumit.
Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh-tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi menteri keamanan nasional. Artinya Ben Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di Tepi Barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai menteri keamanan nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika