Sabtu 24 Dec 2022 07:04 WIB

Moeldoko: Perempuan Harus Siap Berdaya di Era Ekonomi Digital

Kecakapan digital masih jadi persoalan utama kelompok ekonomi perempuan. 

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kelompok perempuan memanfaatkan sebaik-baiknya ruang ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ilustrasi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kelompok perempuan memanfaatkan sebaik-baiknya ruang ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya kelompok perempuan memanfaatkan sebaik-baiknya ruang ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional. Yakni dengan meningkatkan kemampuan terutama di sektor digital.

“Hari ibu harus jadi momentum bagi kelompok perempuan lebih berdaya dan sejahtera, dengan memanfaatkan ruang ekonomi digital sebaik-baiknya,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (24/12/2022).

Baca Juga

Menurut Moeldoko, kecakapan digital masih menjadi persoalan utama kelompok ekonomi perempuan. Hal ini yang membuat banyak usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan tidak bisa bertahan saat pandemi Covid-19. 

Padahal, lanjut Moeldoko, sekitar 37 juta atau 64,5 persen UMKM di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh kelompok perempuan. “Sudah saatnya UMKM kelompok perempuan ini melakukan transformasi digital agar naik kelas,” ujarnya.

Moeldoko juga menyampaikan, bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan. Berdasarkan studi Bank Dunia, 70 persen perempuan di Indonesia memiliki usia produktif, yakni 15-64 tahun. 

Selain itu, peningkatan 25 persen partisipasi perempuan dalam tenaga kerja pada 2025 diperkirakan dapat menumbuhkan PDB Indonesia sebesar 2,9 persen. Ia pun menyerukan, agar seluruh pemangku kepentingan memberikan ruang yang sama kepada perempuan untuk berpartisipasi, melepaskan stigma dan diskriminasi yang selama ini masih ada di tengah-tengah masyarakat.

“Ruang publik tidak hanya menjadi dominasi laki-laki. Perempuan juga punya hak sama untuk terlihat dalam pembangunan nasional. Penguatan peran tersebut akan mendorong perempuan menjadi lebih berdaya, demi kemajuan Indonesia,” kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement