REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW – Majelis rendah parlemen Rusia atau dikenal dengan nama Duma tengah menyiapkan undang-undang (UU) untuk menerapkan pajak lebih tinggi kepada warganya yang meninggalkan negara tersebut. Sejak perang di Ukraina pecah pada Februari lalu, banyak warga Rusia memutuskan hengkang ke luar negeri.
“Benar untuk membatalkan preferensi bagi mereka yang telah meninggalkan Federasi Rusia dan memperkenalkan tarif pajak lebih tinggi untuk mereka. Kami sedang mengerjakan perubahan yang sesuai dengan UU,” kata Ketua Duma Vyacheslav Volodin lewat aplikasi perpesanan Telegram, Ahad (25/12).
Volodin mengungkapkan, dia memahami mengapa banyak warga Rusia yang memutuskan hengkang ke luar negeri. “Mereka yang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan telah kembali (ke Rusia). Sisanya harus mengerti: sebagian besar masyarakat tidak mendukung tindakan mereka dan percaya bahwa mereka mengkhianati negara, kerabat, dan teman mereka,” ucapnya.
Belum diketahui pasti berapa banyak warga Rusia yang memutuskan hengkang ke luar negeri. Pada awal Oktober lalu, beberapa media lokal menyebut, terdapat sekitar 700 ribu warga Rusia yang telah memilih melarikan diri ke luar negeri. Hal itu terutama setelah Rusia mengumumkan mobilisasi militer parsial pada September lalu.
Lewat kebijakan tersebut, Rusia memerintahkan warganya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti wajib militer. Moskow hendak mengerahkan mereka dalam pertempuran di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, keputusan untuk mobilisasi parsial bertujuan untuk melindungi Rusia dan seluruh rakyatnya. "Ini untuk melindungi tanah air kita, kedaulatan dan integritas teritorialnya, guna memastikan keamanan rakyat kita dan orang-orang di wilayah yang dibebaskan," ucapnya, 21 September lalu.
Kata-kata "wilayah yang dibebaskan" yang disinggung Putin dalam pernyataannya mengacu pada wilayah Ukraina yang kini sudah berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina sudah berlangsung selama tujuh bulan. Belum ada tanda-tanda kedua negara akan terlibat dalam negosiasi perdamaian maupun gencatan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika