REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Seorang pejabat senior mengatakan Taiwan akan mengumumkan rencana memperpanjang masa wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun. Kebijakan ini akan diterapkan saat Taiwan menghadapi tekanan militer China.
Kantor Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan ia akan menggelar rapat keamanan nasional untuk membahas penguatan pertahanan sipil pada Selasa (27/12/2022). Setelah itu digelar konferensi pers tentang kebijakan pertahanan sipil baru yang belum ditetapkan.
Sumber pemerintah mengatakan sejak 2020 tim keamanan Tsai yang terdiri dari petinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional meninjau sistem militer Taiwan saat ancaman dari China semakin kuat. Sumber tidak bersedia disebutkan namanya karena informasi masih bersifat privat.
"Berbagai perilaku sepihak China telah menjadi keprihatinan besar bagi keamanan kawasan," kata sumber yang mengikuti rapat keamanan tingkat tinggi tersebut.
Sumber mengatakan reformasi militer mencakup meningkatkan latihan bagi peserta wajib militer. Seperti memperkenalkan instruksi tempur yang digunakan pasukan Amerika Serikat (AS) dan meningkatkan latihan tembak.
Ia menambahkan sistem baru dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2024. Kementerian Pertahanan Taiwan menolak memberikan komentar.
Media pemerintah Central News Agency mengutip sumber pemerintah dan partai berkuasa. Pada Senin (26/12/2022) CNA melaporkan pemerintah Tsai akan mengumumkan perpanjangan masa wajib militer pada Selasa.
Bertahap Taiwan beralih dari wajib militer ke pasukan profesional sukarela. Tapi meningkatnya tekanan dari China dan invasi Rusia ke Ukraina memicu perdebatan tentang bagaimana meningkatkan pertahanan pulau tersebut.
Taipei yang menolak klaim kedaulatan China melaporkan penerobosan ruang udara terbesar yang dilakukan China ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Sebanyak 43 pesawat China melewati garis perbatasan tak resmi kedua belah pihak pada Senin kemarin.
Sejak kunjungan ketua House of Representative AS Nancy Pelosi pada Agustus lalu China juga kerap menggelar latihan perang di sekitar Taiwan.
Pemerintah sebelumnya yang dikuasai partai Progresif Demokrasi dan oposisi Kuomintang memangkas wajib militer bagi laki-laki dari dua tahun lebih menjadi empat bulan. Sebagai upaya untuk menarik pemilih ketika ketegangan antara Taipei dan Beijing mereda.
Tsai yang memimpin program modernisasi pertahanan mendorong gagasan "perang asimetris" agar pasukan pertahanan Taiwan lebih lincah, gesit dan sulit diserang.
Beberapa tahun terakhir China meningkatkan tekanan diplomasi, ekonomi dan militernya ke Taiwan yang mereka klaim bagian dari wilayah mereka. Pemerintah Taiwan mengatakan hanya warga Taiwan yang dapat memutuskan masa depan pulau itu dan berjanji untuk mempertahankan diri bila diri bila diserang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika