Selasa 27 Dec 2022 13:58 WIB

DKI Jakarta Bangun Tanggul Rob Bertahap Hingga 2027

Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer

Red: Nur Aini
Warga melintas di samping alat yang digunakan untuk pembangunan tanggul pengaman laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kawasan Muara Baru Jakarta, Senin (10/1/2022). Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat telah menyelesaikan pembangunan tanggul laut sepanjang 12,6 kilometer dari target prioritas sepanjang 46 kilometer untuk mengantisipasi banjir rob di pesisir utara ibu kota.
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Warga melintas di samping alat yang digunakan untuk pembangunan tanggul pengaman laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kawasan Muara Baru Jakarta, Senin (10/1/2022). Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat telah menyelesaikan pembangunan tanggul laut sepanjang 12,6 kilometer dari target prioritas sepanjang 46 kilometer untuk mengantisipasi banjir rob di pesisir utara ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun tanggul untuk mengantisipasi rob pada sejumlah titik di pesisir utara Jakarta secara bertahap hingga 2027. "Sedang berjalan sampai 2027 sehingga yang memang ada posisi rawan yang memang belum ditanggul," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa (22/12/2022).

Ia mengungkapkan Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dari total 20,2 kilometer. "Pemda itu baru 0,5 kilometer plus dan pada 2022 ini akan bertambah 1,59 kilometer," katanya.

Baca Juga

Selanjutnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang mengerjakan tanggul di pesisir utara Jakarta sampai 2024. Adapun kewenangan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul sepanjang 9,1 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rencana pembangunan tanggul mencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer dari 11,1 kilometer mencapai Rp 1,38 triliun.

Sebelumnya, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Putu Riska Komala menjelaskan sisanya sepanjang 2,8 kilometer diusulkan menjadi kewenangan PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa. Dia menjelaskan 2,8 kilometer itu merupakan bagian dari segmen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa.

Sedangkan, tanggul 8,3 kilometer yang menjadi kewenangan Pemprov DKI itu berada di empat lokasi yakni di Muara Angke sepanjang 3,4 kilometer dengan estimasi anggaran sebesar Rp671 miliar untuk anggaran tahun jamak 2023-2026. Kemudian di Pantai Mutiara sepanjang 1,05 kilometer dengan estimasi anggaran Rp171 miliar untuk tahun jamak 2025-2027.

Selanjutnya di Sunda Kelapa sepanjang dua kilometer dengan estimasi anggaran Rp 472 miliar tahun jamak 2023-2025. Terakhir di Kali Blencong sepanjang 1,7 kilometer untuk tahun anggaran 2023-2024 dengan estimasi anggaran Rp 71 miliar.

Rencana pembangunan tanggul NCICD sepanjang 11,1 kilometer merupakan bagian dari total 20,2 kilometer tanggul yang belum terbangun. Adapun total panjang trase tanggul NCICD mencapai 37,3 kilometer yang berada di 10 titik klaster NCICD. Dari panjang tanggul itu, sepanjang 17,1 kilometer sudah terbangun hingga 2022.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement