Wapres : Potensi 'Intan Pari' Indonesia Harus Terus Digali
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin saat meresmikan enam PLUT-KUMKM di berbagai daerah, yang dipusatkan di PLUT-KUMKM Kabupaten Semarang, di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12). | Foto: dok. istimewa
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong potensi industri pertanian dan pariwisata (Intan Pari) Indonesia harus terus digali. Sebab, potensi Intan Pari ini akan menggerakkan ekonomi di setiap daerah kabupaten masing-masing.
"Potensi Intan Pari yang merupakan akronim dari industri pertanian dan pariwisata harus terus digali," ujar Wapres saat meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12).
Ma'ruf mengatakan, langkah ini penting agar tercipta diversifikasi produktivitas, daya saing, serta jangkauan pasar yang kian luas merambah pasar global, bukan hanya nasional tapi juga pasar global. Untuk itu, dia mendukung pengembangan koperasi UMKM dan wirausaha di seluruh daerah.
Salah satunya dengan keberadaan PLUT KUMKM sebagai sarana layanan pendampingan UMKM. "UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi maupun perannya dalam penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Ia berharap kehadiran PLUT KUMKM bisa membantu UMKM untuk berkembang. Wapres Ma'ruf menyebut, salah satu persoalan UMKM adalah permodalan. Karena itu, ia meminta peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema KUR khusus berbasis kelompok usaha atau kluster melalui lembaga penyalur dana bergulir KUMKM.
"Pembiayaan KUR berbasis klaster menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres mengapresiasi kehadiran PLUT KUMKM di Indonesia termasuk enam yang diresmikan hari ini yakni di Semarang, Purworejo, Maros, Dairi, Kendari, dan di Buleleng.
Ia berharap kewirausahaan bisa terus diperluas dengan menghadirkan lebih banyak PLUT KUMKM sekaligus mengoptimalkan fungsi untuk mendorong kolaborasi dan memajukan kewirausahaan sesuai dengan kekayaan potensi di daerah masing-masing.
"Harapannya semakin banyak pelaku usaha yang dimudahkan untuk mendapatkan layanan sertifikasi produksi pangan, industri rumah tangga, sertifikasi halal, merek, dan izin edar Badan POM, sertifikasi, akan memperbesar peluang produk UMKM masuk ke rantai pasok dan mengakses pasar lebih luas," kata dia.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan saat ini sudah 74 PLUT di 74 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Teten mengatakan, PLUT merupakan program layanan pendampingan usaha dan pemberdayaan koperasi dan UMKM juga wirausaha berbasis teknologi secara komprehensif dan terpadu.
"Mengurus UMKM itu berbeda mengurus usaha besar, harus dilakukan pendampingan terus-menerus dari hulu ke hilir," ujar Teten.
Namun demikian, karena disrupsi digital dan perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi, maka diperlukan dirancang ulang PLUT yang berbasis teknologi. Karena itu, Kemenkop UKM menginisiasi transformasi PLUT baru atau New PLUT dengan optimasi fungsi dan layanan utama yang lebih modern yaitu konsultasi dan pendampingan.
"Di awal 2022, kami melakukan redesign PLUT untuk memberikan pendampingan dan pembinaan menjadi lebih efektif di era 4.0," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
