REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol pada Selasa (27/12/2022) mengkritik tanggapan militernya terhadap intrusi perbatasan oleh drone Korea Utara (Korut). Ia berjanji akan mempercepat pembentukan unit militer khusus drone.
"Insiden itu menunjukkan kurangnya kesiapan dan pelatihan militer kita selama beberapa tahun terakhir, dan jelas menegaskan perlunya kesiapan dan pelatihan yang lebih intens," kata Yoon dalam rapat kabinet, Selasa.
Yoon juga menyalahkan ketidaksiapan Korsel atas kebijakan berbahaya Korut, yang mengandalkan niat baik Pyongyang dan pakta militer antar-Korea 2018 yang melarang kegiatan bermusuhan di daerah perbatasan.
"Kami telah merencanakan untuk membentuk unit drone untuk memantau dan mengamati fasilitas militer utama Korut, dan sekarang akan mempercepat rencana tersebut sebanyak mungkin," kata Yoon.
Yoon menyuarakan penyesalan bahwa Majelis Nasional memangkas anggaran yang diusulkan pemerintah untuk operasi anti-drone sebesar 50 persen tahun depan. Yoon juga mengatakan dia akan bekerja untuk meyakinkan Majelis untuk meningkatkan jumlahnya.
"Kami akan memperkuat kemampuan pengawasan dan pengintaian kami dengan memperkenalkan drone siluman canggih,” katanya.
Pada Senin (26/12/2022), lima drone (pesawat tak berawak) Korut meluncur melanggar perbatasan Korsel. Setelahnya, Seoul mengacak jet tempur dan menyerang helikopter dan mencoba menembak jatuh drone Korut.
Militer Korsel melepaskan tembakan peringatan. Sekitar 100 peluru dari helikopter yang dilengkapi dengan senapan mesin dikerahkan, tetapi gagal menjatuhkan salah satu drone saat terbang di atas beberapa kota di Korsel, termasuk ibu kota Seoul, selama sekitar lima jam.
