Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Wujud Rumah Bagi UMKM
Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Presiden Maruf Amin dalam keterangan persnya usai meresmikan PLUT KUMKM di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12). | Foto: BPMI/Setwapres
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah meresmikan secara serentak enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang. Ada enam PLUT KUMKM yang diresmikan Wapres pada hari ini di antaranya terletak di Kabupaten Semarang, Purworejo, Buleleng, Dairi, Maros, dan Kota Kendari.
Didampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta lima bupati dan satu wali kota tempat PLUT didirikan, pemerintah mengaku terus menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi. Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja, salah satunya dapat terlaksana melalui kehadiran PLUT KUMKM.
Teten Masduki mengatakan, PLUT KUMKM saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi alat pemerintah dalam mempercepat pencapaian target sebagaimana amanat dalam RPJMN maupun kebijakan yang terkait dengan transformasi ekonomi nasional kini. Sedangkan guna memperluas jangkauan dan layanan PLUT, pada 2022 telah dilakukan pembangunan dan revitalisasi PLUT KUMKM.
Antara lain melalui DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM Bidang UMKM kepada 20 Kabupaten atau Kota dengan total anggaran sebesar Rp 127,6 miliar yang dialokasikan bagi pematangan lahan, pembangunan/revitalisasi gedung, sarana, dan prasarana pendukung layanan PLUT.
Menurutnya, arah kebijakan tematik yang menjadi sasaran program ini yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas, dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.
“Immediate outcome (dampak) dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas layanan pendampingan (bagi koperasi dan UMKM) dan meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang didampingi,” ujar Teten.
Ia menegaskan, mengurus UMKM berbeda dengan usaha besar, UMKM harus dilakukan pendampingan secara terus menerus dari hulu ke hilir. Seiring adanya era disrupsi perilaku masyarakat akibat pandemi Covid-19, maka harus disiapkan digitalisasi, teknologi yang relevan, serta dalam rangka mendukung bonus demografi.
Perlu diketahui, PLUT KUMKM merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Hal itu dengan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu serta berbasis teknologi, yang telah berjalan sejak 2013.
Hingga saat ini telah terbangun 74 unit PLUT KUMKM tersebar di 74 kabupaten/kota pada 32 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, PLUT KUMKM telah bertransformasi menjadi New PLUT. Itu melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian melalui 10 fungsi layanan utama, yaitu pertama konsultasi dan pendampingan usaha, kedua pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha.
Ketiga, pelatihan teknis dan manajemen, keempat pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk, kelima inkubasi bisnis, keenam promosi dan pemasaran produk, ketujuh kurasi UMKM, kedelapan pengembangan jejararing kemitraan lintas sektoral, kesembilan co-working space, dan kesepuluh fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
