REPUBLIKA.CO.ID, PRISTINA -- Kosovo menutup penyeberangan perbatasan terbesarnya pada Rabu (28/12/2022) setelah pengunjuk rasa memblokir wilayah di sisi Serbia untuk mendukung kerabat etnis mereka di Kosovo yang menolak mengakui kemerdekaan negara itu. Dua penyeberangan lain di perbatasan Serbia ditutup oleh protes serupa di sisi Kosovar sejak 10 Desember, sehingga hanya ada tiga titik masuk antara kedua negara yang tetap terbuka.
Aksi protes terbaru terjadi beberapa jam setelah Serbia mengatakan telah menempatkan tentaranya pada tingkat siaga tertinggi. Pada Selasa (27/12/2022), warga Serbia menggunakan truk dan traktor untuk membuat penghalang jalan dekat dengan persimpangan Merdare di perbatasan timur Kosovo. Penghalang itu membuat ribuan warga Kosovo yang bekerja di tempat lain di Eropa tidak bisa pulang ke kampung halaman.
Sekitar 50.000 orang Serbia yang tinggal di Kosovo utara yang terbagi secara etnis menolak untuk mengakui pemerintah di Pristina atau status Kosovo sebagai negara yang terpisah dari Serbia. Mereka mendapat dukungan dari banyak orang Serbia di Serbia dan pemerintahnya.
"Jika Anda sudah memasuki Serbia maka Anda harus menggunakan penyeberangan perbatasan lainatau melalui Makedonia Utara," kata Kementerian Luar Negeri Kosovo di halaman Facebooknya, ketika mengumumkan penutupan penyeberangan Merdare.
Penutupan mulai berlaku pada tengah malam, meski penyeberangan tampaknya sudah tidak dapat digunakan. Titik masuk Merdare adalah yang terpenting di Kosovo untuk angkutan darat. Negara ini memiliki jalur kereta api internasional. Sejak 10 Desember, warga Serbia di Kosovo utara terlibat baku tembak dengan polisi dan membangun lebih dari 10 penghalang jalan di sekitar Mitrovica. Tindakan mereka mengikuti penangkapan seorang mantan polisi Serbia karena diduga menyerang petugas polisi.
Pada Selasa, dua penghalang jalan didirikan lagi di utara. Kosovo yang mayoritas merupakan warga Albania, mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008 dengan dukungan Barat, menyusul perang 1998-1999 di mana NATO ikut campur tangan untuk melindungi warga etnis Albania.
Pemerintah di Pristina telah meminta pasukan penjaga perdamaian NATO untuk Kosovo, KFOR, untuk membersihkan barikade. Tetapi KFOR tidak memiliki wewenang untuk bertindak di tanah Serbia.