REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan memanggil saksi dan terlapor kasus penganiayaan anak kandung yang melibatkan seorang pimpinan perusahaan. "Dari penyidik besok hari Kamis memanggil atau melayangkan surat ke saksi untuk dimintai keterangan," ungkap Kepala Seksi(Kasi) Humas Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi di Jakarta, Rabu (28/12/2022)
Nurma menambahkan, saksi yang dimaksud adalah sopir, sekuriti, dan karyawan yang ada di rumah. "Pemanggilan besok hari Kamis, jam 10.00," ujar Nurma.
Sementara itu, untuk terlapor polisi menjadwalkan pemanggilan pada hari Jumat (30/13) jam 10.00 WIB. Menurut Nurma, pemeriksaan terlapor adalah untuk yang pertama kali setelah masuk dalam penyidikan sebagai tambahan keterangan, mengingat sebelumnya sudah dimintai keterangan.
Mengenai adanya kemungkinan kendala dalam kasus ini, Nurma meyakinkan tidak ada kendala. "Kita betul-betul memproses tidak gegabah. Kita melakukan sesuai dengan peraturan, kemudian SOP yang ada. Kita memanggil dulu atau bersurat dulu sebagai saksi," ungkap Nurma.
Terkait penetapan tersangka, Nurma menjelaskan hal tersebut masih menunggu pihak penyidik. "Iya nanti kita lihat setelah meminta keterangan, memperjelas kasus yang diperiksa. Itu pasti penyidik menyimpulkan, akan menetapkan," katanya.
Polrestro Jakarta Selatan (Jaksel) menindaklanjuti kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang pimpinan perusahaan berinisial RIS di tempat kejadian perkara (TKP), yakni Apartemen Signature Park Jalan Letjen MT Haryono Kav. 22-23 Tebet, Jakarta Selatan. Motif sementara diduga sang ayah terbawa emosi lantaran anaknya bermain gim (game) sehingga tidak melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau belajar daring pada 2021.
Kasus ini sedang ditangani oleh pihak Kepolisian dengan surat laporan kepolisian bernomor LP/2301/IX/2022/RJS pada Jumat 23 September 2022 jam 19.00 WIB. Pasal yang disangkakan kepada terlapor mengenai kekerasan terhadap anak dan KDRT serta perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan yakni Pasal 76C Jo 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Jo Pasal 335 KUHP tentang Penghapusan KDRT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika