REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk segera membenahi manajemen stok pangan secara menyeluruh. Ia menekankan, manajemen stok pangan mutlak dibutuhkan agar ketahanan pangan dapat terealisasi.

Ia berpendapat, selama ini manajemen stok pangan masih belum optimal. Untuk beras saja yang merupakan makanan paling pokok bagi masyarakat Indonesia masih memiliki manajemen yang buruk, bahkan memiliki akurasi data yang masih buruk. "Apalagi, produk lain seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, daging," kata Muhaimin, Rabu (28/12/2022).

Ia menyatakan, manajemen stok pangan yang buruk kerap membuat ketidaksinkronan data kebutuhan importasi pangan antar kementerian-lembaga (K/L). Hal tersebut terjadi karena aturan main pada masing-masing lembaga terkait importasi pangan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan, yang terjadi selama ini di Indonesia hampir semua kementerian dan lembaga memiliki kebijakan sendiri-sendiri soal pangan. Terutama terkait importasi.

Kadang, kementerian satu mengatakan Indonesia surplus pangan, tapi lembaga dua malah mengatakan Indonesia perlu melakukan impor. Muhaimin menegaskan, manajemen stok pangan yang baik tentunya akan berimbas terhadap ketahanan pangan nasional.

Dengan begitu, ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi. Selain itu, Muhaimin turut mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, orientasi ketahanan pangan harus bermuara kepada dua. Pertama, jaminan ketersediaan pangan, berarti kita tahu seberapa banyak stok pangan kita dengan data yang akurat. Kedua, akses masyarakat mendapatkan pangan harus mudah.

"Jadi, meskipun surplus dan nggak perlu impor, tapi aksesnya sulit ya sama saja rakyat akan menjerit," ujar Muhaimin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika