REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengembangkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), utamanya di daerah. Organisasi akan bermakna kalau kehadirannya berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya.
“Di balik pelantikan ada tanggung jawab. Jadi organisasi jangan hanya simbol, bendera, atau spanduk saja,” kata Moeldoko kepada 15 Dewan Pimpinan Cabang Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) se-Jawa Tengah yang baru saja dilantik pada Selasa (27/12) malam di Pendopo Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers KSP pada Kamis (29/12/2022).
Ia meminta agar organisasi ditempatkan sebagai jembatan institusi antara pelaku UMKM dan pembuat kebijakan. Selain itu, organisasi harus memahami kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM.
"Kedua, organisasi harus jadi partner strategis bagi pemda dan pemerintah pusat. Kalau ada kebijakan yang tidak berkenan, berikan koreksi pada kami selaku pemerintah,” kata dia.
Di sela-sela acara pelantikan tersebut, Moeldoko yang didampingi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga meninjau beberapa produk UMKM khas Pekalongan di antaranya Batik tulis, pernak-pernik hasil kerajinan tangan, olahan makanan ringan, kopi dan lainnya. Setelah mencicipi keripik pisang, seduhan kopi serta minuman jahe gula aren olahan UMKM, Moeldoko mengimbau organisasi BMWI agar mendorong percepatan digitalisasi UMKM daerah sehingga jangkauan pasar dan konsumen UMKM semakin besar.
Apalagi lagi, kata dia, saat ini pemerintah sedang menargetkan upaya digitalisasi 30 juta UMKM di 2024. Dari target ini, hingga kini sekitar 19 juta UMKM telah terdigitalisasi.
Kendati demikian, Moeldoko mengapresiasi para pelaku UMKM yang memiliki daya tahan dan inovasi yang semakin berkembang. Ia juga meyakinkan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui KUR atau bentuk-bentuk insentif lainnya.
“Saya pikir Pekalongan punya brand, di antaranya sektor batik, ini harus dieksplor terus menerus untuk memenuhi keinginan pasar dan disesuaikan dengan semangat anak-anak muda yang mengenakan batik, supaya tidak stagnan. Namun UMKM harus mendapatkan kemudahan. Kalau perlu dukungan KUR dan apapun itu, pemerintah harus siapkan,” kata dia.
