REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menilai seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah dilakukan sejauh ini tidak menyelesaikan persoalan guru honorer. Menurut dia, keberadaan guru honorer tetap dibutuhkan oleh sekolah.

Karena itu, perlu ada kejelasan penghapusan tenaga honorer pada 2023. "Penyelesaiannya melalui PPPK yang saat ini ternyata kan tidak menyelesaikan masalah," ujar Heru kepada Republika, Kamis (29/12/2022).

Dia menjelaskan, di satu sisi, keberadaan guru honorer dibutuhkan oleh sekolah karena adanya kekurangan jumlah guru. Di sisi lain, rekrutmen guru PNS dan guru PPPK terbatas oleh anggaran. 

Kebutuhan akan guru yang tidak terpenuhi selama ini membuat satuan pendidikan menggunakan pendekatan pembiayaan guru honorer dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Karena di situ ada peraturan yang menyatakan seperti itu. Akhirnya merekrut guru honorer guna memenuhi kebutuhan akan pelayanan pembelajaran," jelas dia.

Guru honorer, kata dia, harus diberikan perlindungan dan jaminan akan keberlangsungan penghasilannya melalui dana BOS. Sebab, bagaimanapun guru honorer tetap dibutuhkan untuk saat ini. 

Dia kemudian meminta rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang diperjelas, apakah itu untuk seluruh tenaga honorer atau mengecualikan guru. "Honorer yang akan dihapus itu yang mana? Kalau seandainya honorer November 2023 nanti akan dihapuskan, tentu saja pemahamannya honorer tidak semuanya," jelas dia.

Mengenai kekurangan guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berharap agar Presiden Joko Widodo membuka kembali rekrutmen guru pegawai negeri sipil (PNS). Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena Indonesia sedang darurat kekurangan guru ASN, yang mana membutuhkan paling tidak 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri.

"Rekrutmen PPPK belum mampu memenuhi kebutuhan guru ASN. Makanya kami berharap betul kepada Pak Jokowi di akhir kepemimpinan beliau di periode ini untuk kembali membuka rekrutmen guru PNS. Ini yang sebenarnya diidam-idamkan," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, kepada Republika, Senin (26/12/2022).

Dia mengatakan, menyelesaikan persoalan guru honorer merupakan upaya yang harus dilakukan, termasuk melalui seleksi guru PPPK. Tapi, kata Satriwan, tidak bisa semua pihak berharap hanya kepada rekrutmen guru PPPK saja, yang dalam prosesnya terjadi banyak persoalan hingga menyebabkan karut-marut.

"Makanya kita meminta presiden membuka kembali rekrutmen guru PNS. itu sebenarnya yang dibutuhkan dan solusi jangka panjang. Kalau tidak, ini honorer akan begini terus," kata Satriwan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika