REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel yang ditunjuk Benjamin Netanyahu akan mengejar kebijakan peningkatan perluasan pemukiman di Tepi Barat, kata Partai Likud pada Rabu lalu, saat ia bersiap untuk mengungkap Kabinet barunya.
Menyusul kemenangan pemilu 1 November, veteran elang Netanyahu mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan yang didukung oleh partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dan blok ekstrem kanan. Pemerintah yang masuk telah memicu kekhawatiran akan peningkatan militer di Tepi Barat di tengah kekerasan terburuk di wilayah Palestina yang dijajah Israel selama hampir 20 tahun.
"Orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tidak dapat dicabut untuk semua bagian tanah Israel,” kata sebuah pernyataan prioritas kebijakan yang dikeluarkan oleh partai Likud sayap kanannya, dilansir dari The Jordan Times, Kamis (29/12/2022).
“Pemerintah akan mendorong dan mengembangkan pemukiman di seluruh bagian Tanah Israel, di Galilea, Negev, Golan, di Yudea dan Samaria,” katanya, menggunakan nama-nama alkitabiah untuk wilayah di Tepi Barat.
Pernyataan itu juga merujuk pada tuntutan sekutu sayap kanan Netanyahu untuk memberi pasukan keamanan kelonggaran yang lebih besar dalam penggunaan kekuatan di Tepi Barat yang dijajah. "Pemerintah akan berusaha memperkuat pasukan keamanan dan mendukung para pejuang dan polisi untuk memerangi dan mengalahkan terorisme," kata pernyataan itu.
Pernyataan itu muncul saat Netanyahu mengumumkan penunjukan mantan jenderal Yoav Galant sebagai menteri pertahanan. Galant, anggota Likud dan sekutu dekat Netanyahu, diberikan portofolio kunci sehari sebelum Kabinet diperkirakan akan dilantik di depan parlemen.
Sebagai mantan komandan wilayah selatan Israel, Galant juga pernah bertugas di beberapa jabatan menteri di Kabinet Netanyahu sebelumnya. Lahir pada 1958 dari korban selamat Holocaust Polandia, Galant memiliki karier yang panjang di ketentaraan, mencapai pangkat jenderal pada 2002, dan menjadi atase militer mantan perdana menteri Ariel Sharon.
Dia kemudian diangkat menjadi panglima tertinggi wilayah militer selatan, melayani pada saat penarikan sepihak Israel dari daerah kantong Palestina di Gaza pada musim panas 2005. Pemimpin formasi sayap kanan Zionisme Religius Bezalel Smotrich akan menjadi menteri yang mengendalikan urusan sipil di Tepi Barat, tanggung jawab biasanya jatuh ke tangan menteri pertahanan.
Netanyahu juga mengumumkan niatnya memilih ketua parlemen baru pada Kamis, Amir Ohana. Pernyataan Likud menambahkan bahwa status quo dalam masalah agama dan negara akan dipertahankan seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade di Israel, termasuk yang berkaitan dengan tempat-tempat suci.
Israel telah menjajah Tepi Barat sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Diperkirakan 475 ribu pemukim Yahudi tinggal di wilayah itu. Mereka dianggap ilegal menurut hukum internasional. Sekitar 2,9 juta warga Palestina mendiami wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika