REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi mengemukakan jumlah warga miskin di daerah itu turun drastis selama 2022 yakni di awal tahun mencapai 1,3 juta jiwa. Namun di akhir tahun menjadi 219.427 jiwa atau sekitar 83,1 persen.
"Penurunan jumlah warga miskin tercatat sejak satu tahun terakhir ini," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (29/12/2022). Meski begitu, Wali Kota Eri memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus berupaya mengentas 219.427 jiwa atau 75.069 KK agar lepas dari kemiskinan.
Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, lanjut dia, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkan segera bisa lepas dari garis kemiskinan. "Targetnya satu tahun. Kami bergerak bersama dengan RW-nya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun," ujar Cak Eri panggilan akrabnya.
Cak Eri juga memastikan, bahwa intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin, namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pra miskin. Kedua kategori ini mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.
"Kami sentuh juga yang rentan miskin atau pra miskin agar tidak menjadi miskin. Tapi, kalau keluarga miskin, kita berikan tambahan seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam," kata dia.
Selain melalui sejumlah intervensi bantuan, kata dia, Pemkot Surabaya juga berupaya menambah penghasilan warga miskin dan rentan miskin agar ekonominya meningkat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran Rp3 triliun pada tahun 2023 untuk program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Melalui anggaran tersebut, kata dia, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin. "Kami angkat (ekonominya) agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak "njagakno" (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan," ujar dia.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengatakan, bahwa penentuan warga miskin di Kota Pahlawan dilakukan berdasarkan keputusan bersama RT/RW, lurah dan masyarakat.
Penentuan warga miskin ini, kata dia, sesuai dengan 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya tidak ingin bahwa pemerintah yang menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, faktor turunnya jumlah warga miskin dari 1,3 juta jiwa menjadi 219.427 jiwa. Salah satunya yakni setelah pemkot memberikan intervensi seperti melalui program padat karya.
"Penurunan ini setelah diberikan intervensi. Kemudian setelah dilakukan check in lagi (data warga) dengan kriteria atau indikator terkait dengan keluarga miskin," kata Anna.
Dia juga menambahkan, sebelumnya daftar warga miskin di Kota Surabaya telah dilakukan verifikasi ulang. Verifikasi data warga miskin ini dilakukan bersama-sama oleh RT/RW, lurah, Kader Surabaya Hebat (KSH) serta masyarakat setempat. "Ada proses verifikasi yang kemarin dilakukan berdasarkan usulan warga, dari KSH, RT dan RW," kata dia.
