REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menginginkan kualitas Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pelekasanaan pesta demokrasi 2019 lalu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan, agar para peserta pemilihan umum, pun masyarakat pemilik hak suara, menghindari cara-cara berpolitik yang berdampak pada terbentuknya polarisasi. Kata dia, persatuan dan kesatuan merupakan hal utama yang perlu dijaga, meskipun dalam kontestasi politik terjadi perbedaan pendapat, pun pilihan.
“Yang menjadi harapan Polri, dan kita semua tentunya, bahwa Pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita juga harus sepakat, bahwa poitik yang membawa polarisasi itu harus dihindari,” kata Jenderal Sigit saat penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Kamis (29/12).
“Beda polihan dan pendapat itu hal biasa. Namun, yang namanya persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita jaga. Dan hal-hal yang tidak baik seperti polarisasi itu, harus kita tinggalkan,” ujar Sigit.
Polri pun memastikan diri akan ambil bagian dalam sukses Pemilu 2024 mendatang. Mulai dari pengamanan, kebutuhan dan distribusi logistik, sampai dengan hari pemilihan, penghitungan suara hasil pemilihan, pun sampai pascakeputusan pemenang pesta demokrasi.
Sigit mengatakan, siapa pun peserta pemilu, juga yang nantinya berhasil mendapatkan mandat kepemimpinan harus mengutamakan kepentingan untuk persatuan dan juga kesatuan. “Itu menjadi syarat mutlak, dan syarat utama yang harus kita jaga bersama-sama,” ujar Sigit.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit mengatakan, Polri memastikan jaminan keamanan. Kata dia, seluruh jajaran Polri di semua level menjadikan Pemilu 2024 saat ini sebagai agenda priortias nasional yang diharuskan berjalan tanpa cela, dan aman, pun damai.
Polri, pun kata dia, akan gencar melakukan sosialiasi, dengan memerintahkan kepolisian jajaran di semua level untuk mengkampanyekan pemilu yang lebih berkualitas. “Kita menginginkan agar Indonesia ini menjadi negara baromoter keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Itu menjadi kesepakatan kita (Polri), dan KPU,” ujar Sigit.
