Jumat 30 Dec 2022 02:38 WIB

Kiai Said Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan

KH Said Aqil Siradj mengingatkan pemerintah pentingnya produk halal dan tayib

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum Lembaga Persahabat Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj mengingatkan pemerintah pentingnya produk halal dan tayib
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Lembaga Persahabat Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj mengingatkan pemerintah pentingnya produk halal dan tayib

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persahabat Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj, meminta kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk makanan, obat obatan dan kosmetik bermasalah karena masyarakat harus mendapatkan jaminan keamanannya. 

Mantan Ketum PBNU ini mengatakan, makanan dan obat-obatan yang bermasalah sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa waktu lalu muncul kasus gagal ginjal akut pada anak, yang korbannya mencapai 200 lebih.  

Baca Juga

"Kita tidak tahu makanannya ini apa kandungannya, mengandung apa, sama sekali itu tidak ada pengawasan. Makanya yang kita minta adalah pengawasan dari hulu dan hilir, bukan hanya sekadar dicap halal terus selesai," ujar Kiai Said saat diwawancara usai acara pembukaan "Workshop Fiqih Keamanan Obat dan Makanan" di Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022). 

Kiai Said menjelaskan, fakta jajanan anak dan produk susu yang kelebihan garam gula dan lemak, serta berkembangnya produk mie instan, kecap dan saus yang di tolak di luar negeri juga menunjukkan bahwa di negeri ini banyak beredar bebas produk makanan, obat obatan dan kosmetik yang “halal tapi tidak tayib

"Waspadai industrialisasi halal yang melupakan ketayiban makanan. Dalam Alquran dikatakan, halalan thoyyiban yaitu halal dan baik atau bermanfaat. Kalau halal tapi menjadikan penyakit juga tidak tayib. Jadi sangat berbahaya," ucap Kiai Said.

Dalam momentum "Workshop Fiqih Keamanan Obat dan Makanan" ini, LPOI pun mendeklarasikan lelahiran Badan Perlindungan Konsumen Muslim dan Pengawasan Industri yang disingkat (BPKMPI). 

Menurut Kiai Said, BPKMPI didedikasikan sebagai organ strategis untuk melindungi konsumen Muslim Indonesia, melakukan pengawasan terhadap dunia Industri, memberdayakan, mengapresiasi dan mensertifikasi UMKM dan Industri.   

"Kita juga akan melakukan advokasi kebijakan publik dan mendorong tumbuh berkembangnya ekosistem UMKM dan dunia industri berbasis halalan thoyyiban mubarokan," kata Kiai Said.  

Dia pun mendorong kepada seluruh keluarga dan rumah tangga Indonesia agar mandiri dan berdaulat dalam makanan, obat obatan dan energi. 

Keluarga di Indonesia dapat mengoptimalkan sumberdaya lahan yang ada di pekerangan rumah dan lahan lahan kosong untuk menjadi sentra pangan dan obat keluarga berbasis keanekaragaman hayati. 

"Sehingga pada saatnya rumah tangga Indonesia berdaulat negara akan Kuat, hebat dan bermartabat," jelasnya.  

Kiai Said berharap, workshop fiqih keamanan yang diikuti perwakilan 14 ormas Islam ini dapat melahirkan keputusan-keputusan hukum yang maslahah dan dedikasikan untuk kedaulatan bangsa dan negara dengan penuh berkah. "Berikan rekomendasi yang terbaik untuk masa depan peradaban Indonesia dan Islam Nusantara yang penuh rahmah," tutupnya.  

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement