REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengatakan keputusan pemerintah mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan pertanda bahwa pandemi di Indonesia dalam kondisi sangat terkendali.
"Walaupun PPKM sudah dicabut, kita masih dalam suasana pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, pandemi belum berakhir, baru tanda saja akan berakhir, sehingga harus tetap waspada," kata Mohammad Syahril dalam talkshow: Masa Depan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat.
Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso mengatakan PPKM merupakan salah satu strategi dalam upaya pencegahan Covid-19.
"Pencabutan PPKM Itu kebahagiaan untuk kita semua, sebab sudah tidak ada pembatasan lagi di masyarakat," katanya.
Menurut Syahril, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan laju kasus di bawah 1.000 dan dalam bulan ini tidak lonjakan yang sangat signifikan, termasuk angka hospitalisasi dan kematian.
Selain itu, antibodi masyarakat terhadap Virus Corona berdasarkan serosurvei sudah mencapai rata-rata 98,5 persen. Indikator itu menunjukan bangsa Indonesia sudah memiliki kekebalan melalui vaksinasi dan infeksi.
"Sejumlah indikator itu yang menjadi bagian dari PPKM mengapa hari ini dicabut oleh Presiden Joko Widodo," katanya.
Syahril mengatakan, masyarakat perlu tetap waspada terhadap kemungkinan lonjakan kasus di kemudian hari yang dipengaruhi kemunculan varian baru Virus Corona.
Kemenkes dan jajaran, kata Syahril, sudah menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan alat kesehatan serta obat apabila lonjakan kasus kembali terjadi.
Syahril mengatakan, vaksinasi Covid-19 juga hal penting dalam menjaga situasi pandemi tetap terkendali. "Vaksinasi harus dipahami sebagai bagian memberikan kekebalan pada masyarakat. Begitu divaksin, walaupun kena COVID-19, gejalanya tidak berat," katanya.
Syahril melaporkan, cakupan vaksin primer di Indonesia sudah di atas 72 persen atau memenuhi standar WHO. Hingga saat ini pemerintah masih mengejar vaksinasi booster atau dosis penguat 1, karena jumlah penerima manfaat masih berkisar 27 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika