Ahad 01 Jan 2023 11:27 WIB

PPKM Dicabut, Ini Saran Pakar Agar Covid-19 Tetap Bisa Dikendalikan

Pemerintah tetap perlu melanjutkan kegiatan penelusuran kasus Covid-19.

Pakar kesehatan Tjandra Yoga Aditama menjadi pembicara pada sesi panel kedua rangkaian pertemuan pertama G20 Health Ministerial Meeting (HMM) di Sleman, DI Yogyakarta, Senin (20/6/2022). Sesi tersebut mengambil topik tentang tubercolosis, program one health dan resistensi antimikroba.
Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
Pakar kesehatan Tjandra Yoga Aditama menjadi pembicara pada sesi panel kedua rangkaian pertemuan pertama G20 Health Ministerial Meeting (HMM) di Sleman, DI Yogyakarta, Senin (20/6/2022). Sesi tersebut mengambil topik tentang tubercolosis, program one health dan resistensi antimikroba.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang perlu dilakukan pemerintah usai mencabut kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar Covid-19 bisa terkendali. Pemerintah resmi mencabut PPKM pada Jumat (30/12/2022).

"Lima hal ini juga merupakan fundamental penting pengendalian penyakit menular apapun juga," kata dia melalui pesan elektroniknya, Ahad (1/1/2023).

Baca Juga

Pertama, pemerintah perlu melanjutkan surveilan dengan cermat. Surveilan ini tidak hanya berdasarkan gambaran klinik tetapi juga dari laboratorium bahkan pada keadaan tertentu sampai ke pemeriksaan whole genome sequencing (WGS).

Guru Besar FKUI itu mencontohkan kegiatan surveilan ini dapat berupa pengamatan terus menerus angka demam dengue. Sehingga di musim penghujan masalah ini segera dapat diidentifikasi dan dicegah perluasannya.

Kedua, pemerintah perlu memperluas penyediaan dan kemudahan mengakses tes antigen atau PCR. Apalagi tes ini sudah tidak diwajibkan lagi bagi orang-orang.

"Ada rencana untuk menyediakan alat tes antigen di apotik, sementara kita tahu di banyak negara alat tes antigen dapat dibeli di berbagai toko dan supermarket," kata dia yang menyarankan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dapat menyediakan alat tes dan membagikannya ke karyawannya.

Ketiga, pemerintah tetap perlu melanjutkan kegiatan penelusuran kasus. Menurut Prof Tjandra, sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya maka kemungkinan penyebaran penyakit perlu dicegah, sehingga kontak dari yang positif Covid-19 harus di identifikasi supaya penularan tidak meluas di masyarakat.

"Salah satu contoh penyakit menular lain adalah tuberkulosis dimana kontak dari pasien juga harus ditemukan dan bahkan diberikan terapi pencegahan," kata dia.

Selanjutnya, penggalakkan vaksinasi karena sebagaimana penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi maka vaksinasi Covid-19 tetap dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya.

Terakhir, pemerintah perlu selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak dari Covid-19. Prof Tjandra menuturkan, penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu terus menerus dilakukan baik itu tentang Covid-19 maupun berbagai penyakit menular dan tidak menular lainnya. Dia juga mengingatkan pentingnya Pemerintah untuk selalu mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement