REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN bakal melakukan 'bersih-bersih' seluruh dana pensiun (dapen) milik BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kementerian akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan Jiwasraya, ASABRI, Taspen kita jagain, dana pensiun di masing-masing BUMN sakit. Hati-hati, karena kita akan investigasi audit," ujar Erick saat konferensi pers capaian dan rencana kerja bertajuk "BUMN 2023: Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia" di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1).
Erick mengatakan akan bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri pekan depan bersama seluruh direksi BUMN untuk membahas pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN. Ia tak ingin kasus yang pernah terjadi di Jiwasraya dan ASABRI terulang pada dapen BUMN lain.
Menurut dia, pertemuan dengan KPK akan sangat penting mengingat 65 persen dapen BUMN dalam kondisi bermasalah. Ia memiliki data yang menyebut 35 persen dapen BUMN dalam kondisi sehat.
"Saya mau bersih-bersih. Jangan ASABRI, Jiwasraya, eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu," kata Erick.