REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar memastikan seluruh kabupaten/kota menerapkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk menurunkan angka stunting. Dalam rapat terbatas terkait penanganan stunting, Jokowi meminta agar program yang diterapkan Kabupaten Sumedang bisa menjadi contoh untuk direplikasi di daerah lainnya.
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang berhasil dalam menggunakan SPBE sebagai basis data untuk menurunkan angka stunting. “Jadi arahan bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya koordinasi dengan Menpan RB,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Dalam menurunkan angka stunting, Bupati Sumedang dinilai berhasil mengkolaborasikan seluruh komponen yang ada dan juga membangun sistem data elektronik. Karena itu, beberapa program pemerintah, termasuk program kemiskinan dan juga stunting berhasil diperbaiki.
Presiden kemudian menyarankan agar program yang dilakukan oleh Bupati Sumedang tersebut bisa direplikasi di berbagai daerah lainnya. Bupati Sumedang juga diminta untuk membantu langsung daerah-daerah lain dalam menurunkan angka stuntingnya.
“Beliau menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK dan Kepala BKKBN untuk memilih bisa 20 sampai 30 atau sampai 50 kabupaten kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya sistem pemerintahan berbasis elektroniknya dan juga stuntingnya tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” jelas dia.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan, penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang cukup tinggi, yakni dari 32,2 persen pada 2018 menjadi 8,27 persen di 2022. Untuk menurunkan angka stunting ini, Dony memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai alat untuk mengintegrasikan seluruh komponen serta menggunakan aplikasi SIMPATI hasil kerjasama dengan Telkomsel.
“Kami menggunakan teknologi sebagai tools yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami mempunyai platform namanya SIMPATI, sistem pencegahan stunting terintegrasi. Dalam platform ini bagaimana seluruh stakeholder bisa paham bagaimana cara mengatasi stunting,” jelas dia.
Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi SIMPATI tersebut harus dipahami oleh setiap kader posyandu sehingga data yang diinput pun menjadi akurat. Aplikasi ini memuat data spasial kewilayahan, kecamatan dan desa mana saja yang memiliki angka tertinggi stunting, dan juga memuat data statistik.
Menurut Dony, setiap desa memiliki masing-masing kendala dalam mengurangi angka stunting. Sehingga intervensi penanganan stunting di tiap desa pun juga berbeda.
"Ada by name by address-nya, siapa yang stunting, kemudian ada analitiknya bagaimana tiap desa itu stuntingnya karena apa. Setiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui AI kita kasih rekomendasinya,” kata dia.
Dony menjelaskan, dalam menjalankan programnya ini, ia berkolaborasi dengan Telkomsel. Ia mengatakan, setiap posyandu di Kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan smartphone untuk menjalankan program penurunan stunting melalui aplikasi SIMPATI.
“Dan tadi Pak Presiden meminta saya sendiri untuk keliling setiap provinsi, kemudian aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes,” ujarnya.
