Jumlah Warga Kudus Mengungsi Akibat Banjir Bertambah
Red: Yusuf Assidiq
Seorang warga melewati jalan yang terendam banjir di Desa Temulus, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Ahad (1/1/2023). Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat (30/12/2022) di wilayah tersebut menyebabkan belasan ribu rumah di 16 desa dari empat kecamatan terendam. | Foto: ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Jumlah warga yang mengungsi akibat banjir di wilayah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, telah bertambah menjadi 643 orang menurut data terkini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Warga yang mengungsi tersebar di sembilan tempat pengungsian yang disediakan pemerintah maupun masyarakat," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus, Mundir, Senin (2/1/2023).
Menurut dia, warga dari desa-desa yang dilanda banjir di Kecamatan Jati, Undaan, dan Mejobo di antaranya mengungsi di Gedung DPRD Kudus serta tempat ibadah, balai desa, gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sekolah dasar, dan tempat pendidikan Al Quran.
Ia mengatakan bahwa warga yang mengungsi karena permukiman mereka kebanjiran jumlahnya meningkat signifikan dari sebanyak 149 orang pada 31 Desember 2022 karena banjir meluas.
Data BPBD menunjukkan banjir melanda 17 desa di wilayah Kecamatan Jati, Undaan, Mejobo, dan Kaliwungu.
Banjir melanda Desa Jati Wetan, Jetis Kapuan, dan Tanjung Karang di Kecamatan Jati; Desa Ngemplak, Karang Rowo, Wates, dan Undaan Lor di Kecamatan Undaan; Desa Kirig, Payaman, Gulang, Temulus, Kesambi, Mejobo, dan Hadiwarno di Kecamatan Mejobo; serta Desa Setrokalangan, Kedungdowo, dan Banget di Kecamatan Kaliwungu.
"Warga yang mengungsi dari tiga kecamatan, karena dari Kecamatan Kaliwungu belum ada yang mengungsi," kata Mundir.
Dikatakan pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan logistik ke tempat-tempat pengungsian warga yang terdampak banjir, termasuk pengungsian yang disediakan oleh pemerintah desa.
Menurut dia, bantuan bagi warga yang terdampak banjir juga datang dari masyarakat dan perusahaan. "Kami berharap, jika ada bantuan koordinasi dengan masing-masing koordinator di tempat pengungsian sehingga bantuannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan," ujarnya.
Mundir menyampaikan pemerintah desa juga diperkenankan menggunakan anggaran desa untuk menangani dampak banjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
