Realisasi Ekspor Kabupaten Batang Capai 50,61 Juta Dolar AS
Red: Fuji Pratiwi
Calon konsumen memilih produk UMKM yang dipamerkan saat Batang Expo 2022 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (19/5/2022) (ilustrasi). Realisasi nilai ekspor Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hanya menembus 50,61 juta dolar AS atau 87,46 persen dari target yang ditetapkan untuk 2022 sebesar 57,87 juta dolar AS. | Foto: ANTARA/Harviyan Perdana Putra/foc.
REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Realisasi nilai ekspor Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hanya menembus 50,61 juta dolar AS atau 87,46 persen dari target yang ditetapkan untuk 2022 sebesar 57,87 juta dolar AS.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Subiyanto di Batang, Senin (2/1/2023), mengatakan, realisasi nilai ekspor pada 2022 memang lebih rendah sekitar 7 juta dolar AS dari target yang ditetapkan akibat pandemi Covid-19. "Kendati demikian, realisasi ekspor 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 50 juta dolar AS," kata Subiyanto.
Ia yang didampingi Kepala Bidang Perdagangan Endang Rahmawati, mengatakan, beberapa produk yang diekspor antara lain produk dari plywood, pakaian jadi, dan mainan anak.
Kemudian, kata dia, sasaran pasar ekspor produk antara lain ke sejumlah negara di Eropa seperti Jerman dan Italia, serta Amerika Serikat. "Produk-produk tersebut selain diekspor juga dipasarkan di dalam negeri. Bisa dikatakan 50 persen produk diekspor ke mancanegara dan 50 persen untuk domestik," kata Subiyanto.
Pemkab Batang terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengintegrasikan teknologi digital sebagai sarana memasarkan produk yang mereka hasilkan. Saat ini, dunia usaha sudah memasuki era digitalisasi sehingga para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi. Menurut Subiyanto, hal itu agar usahanya tetap bertahan dan semakin berkembang, bahkan mampu menembus pasar mancanegara.
"Pemasaran produk dan pengadaan barang pada zaman sekarang memang sudah berbasis elektronik. Jadi semua serba digital," ungkap Subiyanto.
Menurut dia, pemerintah mulai menerapkan sistem digitalisasi untuk kebutuhan pembelanjaan produk. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa menjadi bagian dan masuk ke dalam katalog berbasis digital.
"Pemkab sudah menyediakan sejumlah program seperti gratis ongkos kirim (ongkir), e-Blangkon, dan katalog lokal agar UMKM bisa masuk ke dalam sistem itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
