ITBMP - Pemkab Purbalingga Perkuat Sinergi Tingkatkan IPM
Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Yusuf Assidiq
Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga (ITBMP) melakukan audiensi bersama Bupati Purbalingga yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga di Ruang Rapat Bupati, Kamis (29/12/22). | Foto: Pemkab Purbalingga
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Sinergitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi hal krusial dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Karena itulah, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga (ITBMP) merancang kurikulumnya sebagai bagian dari solusi problematika di daerah.
"Program studi di ITBMP tidak hanya akan menambah ilmu dan skill mahasiswa, akan tetapi juga menjadi jawaban bagi tantangan pertumbuhan Kabupaten Purbalingga," kata Rektor ITBMP, Dr Rudiyanto.
ITBMP melakukan audiensi bersama Bupati Purbalingga yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga di Ruang Rapat Bupati.
Rektor ITBMP hadir bersama ketua LPM, LPBP, LPPI dan ketua Penerimaan Mahasiswa Baru ITBMP, kaprodi S1 Aktuaria, kaprodi S1 Bisnis Digital, dan kaprodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota.
Rudiyanto mengapresiasi peran serta Pemkab Purbalingga dalam mendukung eksistensi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga.
"Kami berharap, kerja sama yang telah terjalin bisa terus dijalankan serta ditingkatkan demi mewujudkan visi dan misi Pemkab Purbalingga," kata Rudi.
Ketua PMB ITBMP, Bangkit Wismo menegaskan, ITBMP memiliki komitmen untuk menghadirkan kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Purbalingga melalui ITBMP.
Hal itu juga dilakukan, demi mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan IPM di Kota Perwira.
"Akan banyak kemudahan yang didapatkan calon mahasiswa ketika mendaftarkan diri di ITBMP. Karena bagaimanapun ITBMP adalah kampusnya wong Purbalingga," kata Bangkit.
Ketua Program Studi S1 Aktuaria, Bayun Matsaany menyebut, Prodi S1 Aktuaria belum populer, tetapi prodi ini sangat prospektif.
"Lulusan aktuaria sangat dibutuhkan di BUMN, pemerintah kabupaten, bahkan BUMDes. Karena, kajian Prodi S1 Aktuaria ini terkait manajemen risiko keuangan," ujarnya.
Ketua Program Studi S1 Perencanana Wilayah dan Kota, Ahmad Amri Nur mengatakan, lulusan S1 PWK selalu dibutuhkan seiring pertumbuhan wilayah dan digitalisasi desa.
"Kurikulum S1 PWK di ITBMP selaras dengan visi bupati Purbalingga mengenai digitalisasi desa," kata Amri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
