REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Menteri Perdagangan Taliban Nooruddin Azizi mengatakan, Afghanistan akan mendorong swasembada dan penggunaan produk dalam negeri. Saat ini Afghanistan menghadapi isolasi dan penangguhan beberapa operasi kemanusiaan karena kebijakan Taliban yang mengekang kehidupan kaum perempuan di sana.
“Kami akan memulai program swasembada nasional, kami akan mendorong semua administrasi pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri, kami juga akan mencoba mendorong orang-orang melalui masjid untuk mendukung produk dalam negeri kami. Kami akan mendukung barang apa pun yang dapat membantu kami swasembada,” kata Azizi saat diwawancara Reuters, Senin (2/1/2023).
Kendati demikian, Azizi menyampaikan bahwa Afghanistan akan turut berusaha meningkatkan perdagangan dan investasi asing. “Mereka yang mengimpor barang ke Afghanistan dari luar negeri, mereka meminta kami untuk memberikan peluang berinvestasi di Afghanistan dan mereka ingin berinvestasi di sini daripada mengimpor dari luar negeri,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, sejumlah negara termasuk Iran, Rusia dan Cina tertarik menjalin perdagangan dan berinvestasi di Afghanistan. Azizi mengatakan beberapa proyek yang sedang dibahas adalah taman industri Cina dan pembangkit listrik tenaga panas, dengan keterlibatan Rusia dan Iran.
Azizi mengatakan, kontrak pasokan gas, minyak, dan gandum yang ditandatangani September 2022, akan mulai berlangsung pengirimannya dalam beberapa hari mendatang. Dia menekankan, otoritas Taliban akan terus bekerja untuk memastikan keamanan di Afghanistan. Hal itu agar para pengusaha asing tak mengalami kerugian akibat serangan teror atau semacamnya.
Azizi tidak mengomentari tentang kebijakan Taliban yang mengekang kehidupan perempuan Afghanistan. Namun dia menyebut, kementeriannya telah menyiapkan 5 hektare tanah untuk pusat pameran permanen dan pusat bisnis yang dipimpin perempuan. “Kami selalu mendukung investor perempuan,” ujarnya.
Pada 24 Desember lalu, Taliban telah memerintahkan LSM lokal dan asing di Afghanistan untuk tidak membiarkan staf perempuan di lembaga mereka bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut. Perintah tersebut tak berlaku langsung untuk PBB. Namun banyak dari program PBB dilaksanakan oleh LSM yang harus tunduk pada keputusan Taliban.
Sejak perintah pelarangan dirilis, sudah terdapat lima LSM asing yang mengumumkan akan menangguhkan pekerjaan atau operasinya di Afghanistan. Mereka antara lain Christian Aid, Save the Children, the Norwegian Refugee Council, CARE, dan The International Rescue Committee.
Juru bicara Kementerian Ekonomi Taliban Abdulrahman Habib mengatakan, pelarangan perempuan Afghanistan bekerja di LSM diberlakukan karena sejumlah pegawai tidak mematuhi interpretasi pemerintah tentang aturan berpakaian Islami bagi perempuan. Habib menyebut larangan itu bakal diterapkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Keputusan Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di LSM domestik maupun internasional diambil kurang dari sepekan setelah mereka mengumumkan pelarangan kuliah bagi kaum perempuan di sana. Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Nida Mohammad Nadim mengatakan, larangan itu diperlukan guna mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan di kampus melanggar prinsip-prinsip Islam.
“Para perempuan belajar tentang pertanian dan teknik, tetapi ini tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar, tetapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan," kata Nadim dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Afghanistan, 22 Desember lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika