REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan, warga persyarikatan diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Namun, mereka diminta untuk tidak membawa-bawa atau mengatasnamakan organisasi dalam memberikan dukungan atau proses pemilihan.

"Warga persyarikatan memang menurut khittah diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi soal sikap memilih itu urusan setiap orang. Yang tidak boleh, membawa-bawa dan mengatasnamakan organisasi," ujar Haedar di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Haedar mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi memainkan peran dalam mengawal bangsa ini, termasuk mengenai pemilu. Muhammadiyah, sambung dia, bergerak sesuai dengan porsinya agar pemilu terlaksana dengan jujur dan adil serta sesuai jadwal.

Muhammadiyah meminta warga persyarikatan untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga komitmen agar terlaksana sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Sehingga, tidak lagi ada isu yang mengambangkan Pemilu 2024," kata Haedar.

Dia berharap warga Muhammadiyah mendorong lahirnya para elite, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki integritas dan berjiwa negarawan. Selain itu, pada Pemilu 2024, dapat melahirkan elit yang mengembangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya.

Haedar juga meminta warga persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat menjaga kondusivitas, persatuan dan kesatuan, serta tidak ikut memperkeruh suasana yang saat ini mulai memanas. "Calonnya saja belum jelas sudah ribut-ribut, habis energi. Biasanya orang yang ribut-ribut itu kerjaannya kurang, orang sibuk itu tidak mikir yang gitu-gitu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika