REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pembelahan politik dalam kontestasi pemilihan umum tidak boleh lagi terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Kami berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan komponen-komponen bangsa termasuk teman-teman media mari ciptakan sejak sekarang (pemilu yang baik, aman dan gembira)," kata Haedar di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ia mengatakan pembelahan politik sudah harus menjadi masa lampau dan tidak boleh terulang karena harganya terlalu mahal. "Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa, termasuk imbauan kami kepada seluruh elite di negeri tercinta karena elite adalah teladan bangsa," kata Haedar usai menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PP Muhammadiyah.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan Komisi Pemilihan Umum menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna meminta dukungan dan kerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menurut ia, Muhammadiyah merupakan organisasi dengan warga atau anggota yang jumlahnya cukup besar.

KPU pun menyadari posisi Muhammadiyah di tengah masyarakat tersebut sehingga kerja sama dengan Muhammadiyah dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilu. "Kami menyadari Muhammadiyah sebagai organisasi yang tua di republik ini, bahkan lebih tua sebelum republik ini berdiri dan warganya juga besar, banyak," kata Hasyim.