Selasa 03 Jan 2023 22:01 WIB

Perang Politik PDIP Versus Nasdem, Menteri Nasdem Keluar Kabinet?

PDIP secara terang-terangan meminta dua menteri Nasdem mundur dari kabinet.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/Wahyu Suryana/ Red: Teguh Firmansyah
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menabuh genderang 'perang politik' terhadap Nasdem. Secara terbuka PDIP meminta agar dua menteri dari Nasdem untuk mundur. Menteri dari Nasdem itu dinilai sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar  Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Baca Juga

Nasdem memiliki kader di Kabinet Indonesia Maju. Ketiganya yakni

Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dari tiga itu, Djarot meminta Mentan dan Menteri LHK mundur.

PDIP menyampaikan tuntutan itu setelah melakukan evaluasi berbasis kinerja. Di sisi lain, PDIP juga memasukkan partai tempat menteri itu bernaung sebagai salah satu pertimbangan utama.

Seperti diketahui Nasdem telah memajukan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Pencalonan itu membuat PDIP geram karena dianggap tidak sejalan dengan Jokowi.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu (mengundurkan diri), akan lebih baik, untuk menteri menterinya (Nasdem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot.

Mantan wagub DKI itu khawatir, jika Nasdem nanti berkuasa, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Jokowi tidak dilanjutkan lagi.

Sebelumnya Politikus Nasdem Zulfan sempat Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Namun Nasdem menegaskan bahwa pernyataan itu bersifat pribadi. Nasdem akhirnya memberhentikan Zulfan Lindan.

Tapi sinyal perselisihan tak berhenti di sana.  Beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo dikabarkan tidak hadir dalam acara HUT Nasdem seperti sudah-sudah. Meskipun Ketum Nasdem Surya Paloh menyebut acara itu bersifat internal.

Saat acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, giliran Surya Paloh yang tak datang. Belakangan Paloh menyatakan tak bisa hadir karena sudah ada jadwal pengobatan di Jerman. Paloh mengirim surat secara khusus ke Presiden Jokowi.

Awal pekan ini, ketika di selepas kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Presiden Joko Widodo tak menampik soal wacana reshuffle kabinet. Ia meminta untuk menunggu. "Tunggu saja," jawab Jokowi singkat.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku masih akan tetap berprasangka positif kepada kepada Presiden Jokowi. Ia menekankan, Presiden Jokowi sejak awal sampai saat ini merupakan sosok yang sangat dekat dengan Partai Nasdem. Ali berpendapat, kalaupun kader-kader dirasa tidak cakap dan terkena reshuffle, tentu Nasdem akan menerima keputusan itu. "Jokowi sahabat Nasdem, kami selalu berpikir positif apapun keputusannya, tidak akan mengubah apapun dengan Jokowi," kata Ali kepada Republika, Jumat (23/12).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement