REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengantongi dana sebesar Rp 19,2 triliun dari lelang tujuh seri surat berharga negara pada awal tahun ini. Realisasi ini mendapatkan penawaran masuk sebesar Rp 28,31 triliun.
Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (4/1/2023), mencatat tujuh seri surat berharga negara yang dilelang tersebut antara lain SPN03230405 (new issuance), SPN12240104 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening), dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).
Dana yang diraup terbesar berasal dari lelang seri FR0096 senilai Rp 8,1 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp 9,48 triliun dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,02988 persen.
Kemudian, dari lelang FR0095 diserap dana sebesar Rp 3,65 triliun dari penawaran masuk senilai Rp 6,49 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,61971 persen.
Penyerapan dana terbesar lainnya berasal dari lelang SPN12240104 sebesar Rp 2,5 triliun yang mendapatkan penawaran masuk senilai Rp 3,05 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,43808 persen.
Dari lelang FR0098, diraup dana senilai Rp 2 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp 2,61 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,11999 persen.
Selanjutnya, diserap dana sebesar Rp 1,15 triliun dari lelang seri FR0097 yang mendapatkan penawaran masuk senilai Rp 1,43 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,15982 persen.
Dana diraup dari surat utang negara dengan seri SPN03230405 senilai Rp 1 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp 4,37 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,49000 persen. Terakhir, dari seri FR0089 diserap dana sebesar Rp 800 miliar yang mendapatkan penawaran masuk senilai Rp 869 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,25631 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika