Rabu 04 Jan 2023 09:32 WIB

Siapkan Blacklist Direksi, Erick Thohir Tolak Jual Beli Jabatan

Blacklist merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan potensi penyimpangan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan paparan pada konferensi pers bertema BUMN 2023: Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1/2023). Dalam keterangannya BUMN mengalami peningkatan kinerja signifikan di tengah kondisi perekonomian yang menantang termasuk saat pandemi COVID-19 yang terlihat dari peningkatan laba konsolidasian BUMN dari Rp61 triliun pada kuartal tiga tahun 2021 menjadi Rp155 triliun pada sembilan bulan pertama 2022 yang meningkat 154,1 persen secara year on year (yoy).
Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan paparan pada konferensi pers bertema BUMN 2023: Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1/2023). Dalam keterangannya BUMN mengalami peningkatan kinerja signifikan di tengah kondisi perekonomian yang menantang termasuk saat pandemi COVID-19 yang terlihat dari peningkatan laba konsolidasian BUMN dari Rp61 triliun pada kuartal tiga tahun 2021 menjadi Rp155 triliun pada sembilan bulan pertama 2022 yang meningkat 154,1 persen secara year on year (yoy).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mendorong penerbitan blacklist nama-nama pejabat untuk mencegah tindakan korupsi di perusahaan pelat merah. Blacklist merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan potensi penyimpangan di BUMN.

Erick tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan daftar hitam itu. Erick mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN. Hanya presiden yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.

Baca Juga

"Saya dorong blacklist bersama BPKP. Jangan ada jual beli jabatan," ujar Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Menurut Erick, usaha bersama dalam menghapus paradigma BUMN sebagai sarang korupsi atau perusahaan dengan utang besar terus berjalan. Seluruh BUMN diminta berusaha membuktikan bahwa paradigma itu keliru.