REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2022 mencapai Rp551,2 triliun. Hal itu ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga global yang melonjak.

"APBN tetap jadi shock absorber yang luar biasa untuk subsidi dan kompensasi yang merupakan perlindungan terhadap masyarakat kita karena harga minyak melonjak luar biasa tinggi," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Realisasi belanja Rp 551,2 triliun tersebut terdiri atas kompensasi sebesar Rp 379,3 triliun dan subsidi sebesar Rp 171,9 triliun. Sri Mulyani mengatakan, jumlah subsidi dan kompensasi Rp 551,2 triliun merupakan tiga kali lipat dari pagu awal sebesar Rp 152,5 triliun yang sudah sempat ditambahkan menjadi Rp 502,4 triliun.

Ia menjelaskan, pada awalnya rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar 63 dolar AS per barel, namun ternyata akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina melonjak menjadi 126 dolar AS per barel dan kembali turun ke 80 dolar AS per barel.

"Secara keseluruhan satu tahun ICP kita di 97 dolar AS per barel atau lebih tinggi dari 63 dolar AS per barel," ujarnya.

Harga energi terutama minyak yang fluktuatif tersebut mengharuskan pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi karena jika tidak, maka harga minyak bisa naik empat kali lipat.

Secara detail, realisasi belanja subsidi Rp171,9 triliun meliputi untuk BBM Rp 15,2 triliun, elpiji Rp 100,4 triliun dan listrik Rp 56,2 triliun, sedangkan kompensasi Rp 379,3 triliun meliputi BBM Rp 307,2 triliun dan listrik Rp 72,1 triliun.

Untuk anggaran kompensasi diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

"Tentu, bukan untuk Pertamina dan PLN sendiri, tapi masyarakat dalam bentuk elpiji, Pertalite, diesel, dan semuanya disubsidi," tegas Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika