REPUBLIKA.CO.ID, Universitas di Inggris Tawarkan Kuliah Gratis untuk Perempuan Afghanistan
LONDON — Lebih dari 20 universitas top Inggris menawarkan kuliah gratis kepada perempuan Afghanistan, selama Taliban melarang perempuan belajar di perguruan tinggi. Saat ini, sejumlah universitas Inggris telah bekerja sama dengan FutureLearn untuk membuka akses belajar di perguruan tinggi untuk perempuan Afghanistan, baik secara online maupun offline.
Anak perempuan dan perempuan dengan akses internet akan dapat mempelajari lebih dari 1.200 kursus dari institusi terkemuka tanpa dipungut biaya apapun. FutureLearn, yang didirikan oleh Universitas Terbuka pada 2012, memberikan kuliah dengan melibatkan 200 universitas top dunia.
Sebanyak 26 dari 30 universitas terbaik di Inggris adalah mitra FutureLearn, termasuk 21 dari 24 institusi Russell Group.
Ketua FutureLearn, Jo Johnson mengatakan langkah itu akan memberikan mereka garis hidup bagi yang ingin belajar. “Bagi anak perempuan dan perempuan yang dapat mengakses internet dan menyediakan waktu, ini bisa menjadi penyelamat," kata dia dilansir dari The National News, Rabu (4/1/2023).
Meskipun ini tentu saja bukan peluru perak, karena konektivitas yang buruk, kemiskinan, dan hambatan bahasa berarti banyak perempuan mungkin tidak dapat mengakses materi, namun tetap dapat memainkan peran berharga dalam memungkinkan perempuan di Afghanistan untuk menegaskan hak asasi manusia mereka yang tidak dapat dicabut untuk pendidikan.
Presiden Open Society Foundation, Lord Mark Malloch-Brown, menyambut baik inisiatif untuk memberi perempuan Afghanistan akses ke pendidikan secara gratis.
“Taliban berpikir dunia telah melupakan mereka, kita tidak boleh," katanya.
Langkah terpuji oleh FutureLearn untuk membuka platformnya bagi perempuan yang ditolak hak-hak mereka di bawah rezim ini akan memainkan peran yang berguna dalam menjaga pendidikan dalam jangkauan mereka yang memiliki koneksi internet.
"Ini adalah tanda selamat datang bahwa komitmen kami untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi semua warga Afghanistan tetap kuat,” ungkapnya.
Langkah untuk melarang perempuan dari pendidikan tinggi adalah salah satu langkah terbaru oleh Taliban untuk meningkatkan pembatasan hak-hak perempuan sejak pengambilalihan Afghanistan oleh mereka, setelah penarikan internasional yang dipimpin AS pada tahun 2021. Hal itu telah memicu kecaman internasional, serta protes di negara itu
UEA dan Arab Saudi telah memimpin seruan agar keputusan itu dibatalkan.
Para Menteri Luar Negeri dari Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris, AS, dan Perwakilan Tinggi UE juga mengutuk keras langkah tersebut.
"Afghanistan yang stabil, layak secara ekonomi, dan damai hanya dapat dicapai dan berkelanjutan jika semua warga Afghanistan, termasuk perempuan dan anak perempuan, dapat berpartisipasi sepenuhnya, setara, dan bermakna serta berkontribusi pada masa depan dan pembangunan negara itu," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.
Ada kekhawatiran bahwa hingga 35 dari 140 universitas swasta Afghanistan dapat menghadapi penutupan sebagai akibat dari langkah tersebut yang akan mempengaruhi hingga 70 ribu siswa perempuan.
Salah satu menteri pendidikan tinggi Taliban, Nida Mohammad Nadim, mengaku bahwa larangan dilakukan untuk mencegah pencampuran gender di universitas. Dia juga mengklaim beberapa subjek telah melanggar nilai-nilai Islam dan Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika