BNPB Bantu Rp 4,25 Miliar Penanganan Darurat Banjir Jateng
Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Yusuf Assidiq
Warga beraktifitas saat banjir di Kelurahan Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2023). Banjir di Kelurahan Trimulyo sudah memasuki hari ke-4, sebagian warga masih mengungsi di Masjid Jami Baitul Mannan. Ketinggian air masih di kisaran 40-60 centimeter. Imbas banjir ini sekolah terpaksa diliburkan. | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp 4,25 miliar.
"Bantuan untuk penanganan darurat ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp 3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Selain itu, dia menambahkan, Pemprov Jateng mendapatkan bantuan Rp 1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak. Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak.
Dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp 100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp 150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
Terakhir Rp 200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas. Kepala BNPB kembali mengingatkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jateng.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," tegas Suharyanto di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jateng.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat. "Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," katanya.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemprov Jateng untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jateng akan terjadi pada Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Terkait potensi hujan lebat, sejak Ahad (1/1), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan satu pesawat CASA TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jateng. Dengan dilakukannya TMC, upaya ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan yang turun.
"Garam akan ditabur di atas Laut Jawa sehingga awan-awan dipaksa 'menurunkan' hujannya sebelum memasuki wilayah Jateng. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
