REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menjadi sorotan karena sempat hina Alquran kini mengeklaim bahwa semua pendeta di Papua ingin merdeka. Pertanyaan itu disampaikan Saifuddin saat mengkritik penanganan pemerintah RI terhadap kasus mutilasi di Mimika dan berbagai konflik lain di tanah Papua.

"Kalau ditanya semua pendeta di Papua, mereka semua mau merdeka," ujar Saifuddin Ibrahim lewat saluran Youtube-nya, Selasa (2/1/2022).  

Saifuddin menyebut bahwa harta kekayaan di Papua terus diangkut ke Jakarta tanpa ampun. Hal itu yang dilakukan dari tahun ke tahun. "Contoh Freeport, dari 1973 sampai sekarang satu gunung belum habis, emas itu bergunung, itu pemerintah RI tak mau kehilangan uang. Sementara rakyat Papua dihina diejek," ujarnya.

Saifuddin menyebut pemerintahan Indonesia budek, dan tidak merasakan penderitaan Papua. Pemerintah RI, kata ia, kini sedang mendapatkan perhatian dunia internasional terkait kasus mutilasi di Mimika.

"Kalau saudara membaca media internasional, Indonesia saat ini sedang dihakimi dan babak belur terkait kasus mutilasi yang dilakukan pada 22 Agustus di Mimika dan insiden di Mappi pada 30 Agustus, apakah ada berita di Indonesia, tidak kedengaran? Memang Indonesia ini pemerintahannya budek, tidak merasakan penderitaan rakyat Papua."

Pemerintah RI, kata Saifuddin, justru mengirim tentara-tentara sadis, polisi-polisi 'Sambo' untuk bertugas di sana dan membuat organisasi boneka. Pemerintah mengangkat orang Papua supaya mendukung pemerintah 'Sambori' ini.  "Rakyat Indonesia dan Papua tak boleh dibohongi lagi," jelasnya.

Saifuddin lantas menyinggung penangkapan Bupati Mimika Eltinus Omaleng oleh KPK. Menurut Saifuddin, penangkapan itu bernuansa politik dan hanya untuk mengalihkan perhatian.  "Eltinus Omaleng ini mengalihkan kasus mutilasi di Mimika, Ferdy Sambo, dan empat konflik papua. Saya tidak asal ngomong, karena saya punya darah Papua, semangat papua," klaimnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menerapkan pendekatan defensif aktif dalam mengamankan Papua. Pendekatan ini, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, adalah dengan menerapkan pendekatan humanis dan teritoral namun tetap mengedepankan ketegasan.

Ini disampaikan Wapres Ma\'ruf saat menerima Panglima TNI di kediaman dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

"Wapres minta agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan teritorial tetapi dengan ketegasan ketegasan. Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif, dan itu oleh panglima disanggupi dan akan dilaksanakan secara lebih tegas,\" ujar Masduki dalam keterangan yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (3/1/2023).

Ma'ruf mengatakan, langkah pengamanan tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan Panglima TNI sebelumnya. Dia menegaskan, pentingnya pengamanan dalam proses pembangunan kesejahteraan di Papua. "Pengamanan Papua ditegaskan oleh wakil presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua," ujarnya.