REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Program Padat Karya Tunai hingga akhir Desember 2022 telah menyerap 1,06 juta pekerja."Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Pada tahun 2022 alokasi Program Padat Karya Tunai sebesar Rp13,76 triliun dengan target serapan 668.764 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2022 realisasi anggaran mencapai 91,33 persen dan menyerap 1.064.994 tenaga kerja atau lebih besar dari rencana serapan tenaga kerja.

Program Padat Karya Tunai meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, antara lain Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3TGAI), serta Operasi dan Pemeliharaan Irigasi serta Rawa.

Kemudian Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanimas, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,76 triliun untuk Program Padat Karya Tunai tahun 2023 yang diperkirakan bisa menyerap sekitar 650 ribu tenaga kerja. Secara rinciProgram Padat Karya Tunai di bidang sumber daya air dialokasikan sebesar Rp 4,7 triliun dengan perkiraan serapan 328 ribu orang, bidang jalan dan jembatan dialokasikan Rp 4,5 triliun dengan perkiraan serapan 54 ribu orang.

Selanjutnya bidang permukiman dialokasikan Rp 2,11 triliun dengan perkiraan serapan 62 ribu tenaga kerja dan bidang perumahan dialokasikan Rp 2,45 triliun perkiraan serapan tenaga kerja 206 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika