REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta jajaran setiap unit di lingkungan Kemendes PDTT saling terintegrasi dalam membangun desa. Integrasi menjadi kunci untuk mengorkestrasi birokrasi dalam bekerja yang menjadi bagian dari resolusi Kemendes PDTT tahun 2023.
"Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan," kata dia, Rabu (5/1).
Dalam diskusi kelompok "Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUMDes Bersama" di Yogyakarta, ia menjelaskan makna terintegrasi. Menurutnya, setiap unit kerja bersinergi dan melengkapi antarsatu dengan lainnya, serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
"BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi, serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUMDes Bersama, dapat mudah dicarikan jalan keluarnya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir di antaranya Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Guru Besar FH UGM Nurhasan Ismail, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY Siswantoyo, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni FH UGM Mailinda Eka Yuniza, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Tanda Setiya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika